Logo JawaPos
Author avatar - Image
Sabtu, 27 Juni 2020 | 20.24 WIB

IPW Nilai Polri Lamban Tangani Kasus Pembakaran Bendera PDIP

Ketua Prsidium IPW, Neta S Pane menilai penunjukan Komjen Ari Dono sebagai Wakapolri, sebagai tindakan yang tepat. - Image

Ketua Prsidium IPW, Neta S Pane menilai penunjukan Komjen Ari Dono sebagai Wakapolri, sebagai tindakan yang tepat.

JawaPos.com - Indonesia Police Watch (IPW) mendorong Polri segera mengusut kasus pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sebab, peristiwa tersebut bisa memantik konflik horizontal di tingkat akar rumput.

"IPW melihat jajaran kepolisian masih bekerja lamban dalam menangani kasus ini. Padahal cukup banyak saksi di TKP, video dan foto aksi pembakaran bendera PDIP itu sudah viral," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/6).

Neta menilai, kasus ini seharus bisa segera diungkap. Selain karena barang bukti yang mencukupui, adapula sejumlah intelijen Polri yang berada di lokasi demonstrasi saat peristiwa terjadi.

"Jika Polri masih bekerja lamban, IPW khawatir kasus pembakaran bendera PDIP ini akan memunculkan konflik dan kekacauan, yang berbuntut pada stabilitas kekuasaan Presiden Jokowi," imbuhnya.

Selain itu, Polri juga diminta segera mengintruksikan jajaran Babinkamtibmas untuk menggelar dialog dengan sejumlah tokoh masyarakat. Hal itu guna mencegah terjadinya konflik antar warga.

Sebelumnya, Beredar video massa aksi penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila ‎(RUU HIP) membakar bendera PKI dan juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Video berdurasi 2.33 menit itu diduga terjadi di depan Gedung DPR pada Rabu (24/6).

“Bakar bakar PKI. Bakar PKI sekarang juga,” teriak massa sambil membakar bendera PKI dan PDIP.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, pihaknya akan melakukan tindakan hukum terhadap pembakaran bendera partai tersebut.

“Karena itulah mereka yang telah membakar bendera Partai, PDIP dengan tegas menempuh jalan hukum. Jalan hukum inilah yang dilakukan oleh PDI pada tahun 1996, ketika pemerintahan yang otoriter mematikan demokrasi,” ujar Hasto kepada wartawan, Kamis (25/6).

Saksikan video menarik berikut ini:

https://www.youtube.com/watch?v=XYYOimpmX78

https://www.youtube.com/watch?v=Ttt6j0l4nrc

https://www.youtube.com/watch?v=FTDuMDYXHio

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore