Water Bombing hingga Modifikasi Cuaca jadi Strategi Penanganan Karhutla di Wilayah Kalteng

JawaPos.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni terus mengintensifkan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng). Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat operasi water bombing atau pemadaman melalui udara, terutama di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting.

Raja Antoni mengatakan, operasi water bombing telah dilaksanakan sebanyak 16 kali, hingga Minggu (18/10). Pemerintah juga berencana menambah armada helikopter untuk memperkuat upaya pemadaman di wilayah terdampak kebakaran.

“Jadi kita akan lakukan water bombing secara maksimum,” kata Raja Juli.

Menurutnya, penambahan armada tersebut dilakukan untuk meningkatkan jangkauan dan intensitas pemadaman dari udara. Pemerintah berupaya mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia agar penanganan karhutla dapat berjalan maksimal.

Dia menjelaskan, pengerahan helikopter dilakukan dengan memindahkan armada yang sebelumnya berada di Bandara Syamsudin Noor, Kalimantan Selatan, menuju Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.

Baca Juga:BBCA Gelar Buyback Saham Mulai Hari ini hingga 21 Oktober

Pemindahan tersebut menjadi solusi atas kendala operasional di sejumlah bandara utama di Kalimantan Tengah. Keterbatasan jarak pandang atau visibility membuat helikopter pemadam tidak dapat diterbangkan dari Bandara Tjilik Riwut sesuai rencana awal.

“Operasi udara kedua ya, water bombing yang sudah saya janjikan sebelumnya karena seluruh airport utama di Tjilik Riwut tidak bisa diterbangkan helikopter bombing karena visibility yang terbatas. Maka kita geser helikopter bombing yang ada di Samsudin Noor Kalimantan Selatan ke Kuala Pembuang di Seruyan,” ujarnya.

Selain kendala jarak pandang, pelaksanaan operasi udara juga sempat menghadapi persoalan ketersediaan bahan bakar avtur di Kuala Pembuang. Kondisi tersebut berpotensi menghambat kelancaran penerbangan helikopter untuk mendukung pemadaman.

Raja Juli menuturkan, pemerintah segera berkoordinasi untuk mengatasi persoalan tersebut. Hal itu dilakukan melalui koordinasi dengan Direktur Utama Pertamina agar pasokan avtur dapat tersedia guna menunjang kebutuhan operasional helikopter.