LPS Perkuat Literasi Penjaminan Simpanan Melalui Program Desa Berdaya di NTB

JawaPos.com - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus memperkuat literasi masyarakat mengenai penjaminan simpanan dan pentingnya menjaga kepercayaan terhadap sistem perbankan. Berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), lembaga-lembaga itu mendukung Program Desa Berdaya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Program Desa Berdaya menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi NTB dalam mendorong pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan potensi desa dan ekonomi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, penguatan literasi dan inklusi keuangan menjadi salah satu aspek penting untuk mendukung masyarakat agar semakin mampu memanfaatkan layanan keuangan secara aman dan bijak.

Kegiatan ini menyasar 100 pelaku UMKM, pelaku usaha ekspor, hingga calon eksportir dari lima desa di Lombok Timur. Yakni Desa Kembang Kerang Daye, Lendang Nangka, Sajang Daya Sajung Sembalun, Pesanggrahan, dan Tegal Maja. Lombok Timur dipilih sebagai lokasi pilot project lantaran menyimpan potensi ekonomi dan komoditas ekspor yang sangat besar.

Bupati Lombok Timur, Dr. H. Haerul Warisin, M.Si. menyambut positif kolaborasi tersebut. Ia menyoroti kekayaan sumber daya alam daerahnya di sektor pertanian yang siap go internasional.Ia mencontohkan komoditas porang yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi produk ekspor.

"Penting mendorong UMKM untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan siap ekspor, yang juga akan didukung oleh Bea Cukai dalam hal percepatan proses perizinan," ujarnya.

Dukungan senada datang dari Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda Provinsi NTB, Iskandar Zulkarnain. Ia menekankan bahwa pemahaman masyarakat tentang potensi dan peluang ekonomi melalui Program Desa Berdaya sangat krusial untuk mendorong warga mengembangkan usaha mereka.

Melalui kegiatan tersebut, LPS memberikan edukasi mengenai fungsi dan manfaat penjaminan simpanan serta hal-hal yang perlu diperhatikan masyarakat untuk memperoleh penjaminan simpanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap industri perbankan.

Sub Manager Kantor Perwakilan LPS II, Shabrina Kirgizia Hanum menyampaikan bahwa penguatan literasi penjaminan simpanan perlu dilakukan secara berkelanjutan dan menjangkau masyarakat hingga tingkat desa. “Pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu berjalan seiring dengan peningkatan pemahaman mengenai layanan keuangan. Melalui edukasi penjaminan simpanan, kami ingin masyarakat semakin memahami manfaat menggunakan layanan perbankan serta mengetahui ketentuan yang perlu diperhatikan agar simpanannya dapat dijamin,” ujarnya.

Sub Manager Kantor Perwakilan LPS II Shabrina Kirgizia Hanum

Dalam kesempatan tersebut, LPS juga mendorong masyarakat untuk memperhatikan prinsip 3T. Yaitu tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan bank. Pemahaman tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai nasabah perbankan.