BGN Siapkan Marketplace Bahan Baku MBG, Begini Konsepnya

JawaPos.com – Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan sistem marketplace khusus untuk pengadaan bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sistem tersebut mengadopsi mekanisme Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) yang digunakan dalam pengelolaan belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, sistem tersebut nantinya memungkinkan pemerintah mengetahui secara lebih jelas pihak yang menjadi pemasok, harga barang, hingga transaksi dan perpajakannya.

Baca Juga:Rezeki Tak Mudah Surut, 10 Weton Ini Disebut Punya Peruntungan Istimewa

"Sehingga kita tahu nanti transaksinya jelas, perpajakannya jelas dan lain sebagainya," ujar Sudaryono dalam keterangannya yang disampaikan di akun instagram @sudaru_sudaryono, Sabtu (12/9).

Sudaryono menyebut ada enam komoditas yang menjadi tahap awal dalam sistem tersebut, yakni daging sapi atau kerbau, daging ayam, telur, beras, minyak goreng, dan susu.

Sistem tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada akhir September atau awal Oktober 2026 untuk membuat transaksi pengadaan lebih transparan sekaligus mendorong perputaran ekonomi di daerah.

Dia menjelaskan, sistem tersebut juga akan menerapkan mekanisme verified seller. Dengan begitu, pemasok yang masuk dalam sistem pengadaan MBG tidak bisa berasal dari sembarang pihak.

"Nanti akan ada dari sisi marketplace-nya akan ke asosiasi. Jadi belinya itu adalah yang verified seller. Nah, verified seller itu siapa? Ya adalah asosiasi itu," jelasnya.

Baca Juga:5 Shio Paling Hoki Menurut Ramalan Tionghoa, Punya Bakat Cari Cuan

Sudaryono menambahkan, BGN juga tengah menyusun mekanisme agar pengadaan bahan baku MBG sebisa mungkin dilakukan dari wilayah setempat. Artinya, kata dia, dapur MBG di suatu daerah akan diarahkan membeli komoditas di daerahnya.

"Nah nanti ada cakupannya, misalnya kalau di Mojokerto, beli telur ya Mojokerto aja, nggak boleh beli telur dari luar kabupaten. Kalau di dalam kabupatennya nggak ada barangnya gimana? Baru dia boleh nyebrang," tutur Sudaryono.