Tercatat Masuk Desil 4, Anggota DPR Fraksi NasDem Eva Stefany Klaim Tak Pernah Terima Bansos PKH

JawaPos.com - Anggota DPR RI Fraksi NasDem Eva Stefany Rataba memberikan klarifikasi terkait namanya yang tercatat dalam kelompok Desil 4 dalam data sosial ekonomi. 

Eva menegaskan, dirinya tidak pernah menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). "Saat ini saya tegaskan bahwa saya tidak pernah menerima bantuan Program Keluarga Harapan atau program PKH, dan saya tidak pernah mendaftarkan diri saya sebagai penerima bantuan sosial tersebut," kata Eva dalam klarifikasinya, Rabu (9/9).

Menurut Eva, dirinya justru mempertanyakan ketika mengetahui namanya tercantum dalam Desil 4. Persoalan tersebut kemudian ia bawa dalam rapat Komisi X DPR RI bersama Badan Pusat Statistik (BPS). ''Dan tentunya meminta agar sumber serta proses pendataan diperiksa dan diperbaiki," ucapnya.

Tidak hanya mempertanyakan kepada BPS, Eva juga mendatangi Dinas Sosial Kabupaten Toraja Utara. Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh penjelasan sekaligus memastikan data yang dinilai tidak sesuai itu segera ditindaklanjuti.

"Oleh karena itu, pemberitaan yang menyebutkan bahwa saya pernah menerima bantuan PKH adalah tidak benar sama sekali dan tidak sesuai dengan fakta," tuturnya. Dia menambahkan, dirinya meminta informasi mengenai dirinya disampaikan secara akurat agar tidak menimbulkan persepsi keliru di masyarakat.

Eva juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak langsung mengambil kesimpulan hanya berdasarkan informasi yang belum diverifikasi. Menurutnya, pengecekan kepada lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan menjadi hal penting sebelum sebuah informasi disampaikan kepada publik.

Eva melihat persoalan tersebut sebagai momentum untuk mengevaluasi sistem pendataan sosial ekonomi. Ia menilai kesalahan data tidak boleh sampai berdampak pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan pemerintah.

Baca Juga:Profil Eva Stevany Rataba, Anggota DPR RI Berharta Rp 16 M Tapi Terdata Penerima Bansos

"Saya pun meminta instansi terkait agar selalu melakukan penelusuran, memperbaiki data yang keliru, serta memastikan sistem pendataan bantuan sosial menjadi lebih akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," ucap dia. (*)