Prabowo: Kalau Kita Kesulitan, Tidak Ada Bangsa Lain yang Kasihan 

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia harus berani mengambil keputusan yang sulit demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pasalnya, jika Indonesia mengalami kesulitan, tidak ada negara lain yang membantu.

“Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain. Karena sesungguhnya, tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita,” tegas Prabowo dalam pidatonya di Hari Kelahiran Pancasila, di Jakarta, Senin (1/6).

"Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita," lanjut Prabowo.

Menurut Prabowo, amanat Presiden Pertama Soekarno harus dilaksanakan, yakni menjadi bangsa yang berani berdiri di atas kaki sendiri.

"Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat," ungkapnya.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan bahwa fondasi ekonomi nasional telah dirancang oleh para pendiri bangsa dan menempatkan rakyat sebagai pelaku utama pembangunan.

“Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun, cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Prabowo.

Menurutnya, amanat konstitusi menegaskan bahwa perekonomian Indonesia harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

“Karena itu, koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat. Dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru,” katanya.

Prabowo menegaskan bahwa rakyat tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan. Rakyat, kata dia, harus menjadi pelaku utama yang ikut menentukan arah dan hasil pembangunan nasional.