Kiai Said Aqil Minta 3 Kesepakatan Hasil Musyawarah Kubro Lirboyo Ditindaklanjuti, Demi jaga Keutuhan NU

JawaPos.com - Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj, menegaskan seluruh keputusan yang dihasilkan dalam Musyawarah Kubro di Pondok Pesantren Lirboyo harus dijalankan secara konsisten oleh semua pihak. Musyawarah Kubro itu menghasilkan tiga kesepakatan penting dalam menjaga persatuan serta marwah Jam’iyah Nahdlatul Ulama (NU).

Penegasan itu disampaikan KH Said Aqil dalam Musyawarah Kubro bertema Meneguhkan Keutuhan Jam’iyyah Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Minggu (21/12).

Forum tersebut dihadiri para kiai sepuh serta perwakilan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dari berbagai daerah di Indonesia, baik secara langsung maupun daring.

Kiai Said menjelaskan, setiap keputusan yang lahir dari Musyawarah Kubro merupakan hasil dari proses dialog yang panjang, terbuka, dan melibatkan unsur wilayah serta cabang secara representatif.

“Apa yang disepakati dalam musyawarah ini melalui diskusi yang cukup panjang. Kita meyakini hasilnya sebagai shautul haq, kalimatul haq, dan mauqiful haq. Karena itu, keputusan ini harus ditindaklanjuti sebagai bentuk pembelaan terhadap kebenaran,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan keprihatinannya atas dinamika dan konflik internal yang belakangan mencuat di tubuh PBNU hingga menjadi perhatian publik. Menurut Kiai Said, situasi tersebut sangat memprihatinkan, mengingat NU selama ini dikenal sebagai organisasi yang menjunjung nilai moderasi dan keseimbangan dalam menyikapi perbedaan.

“Ini sungguh ironis dan memalukan. NU yang selama ini dikenal moderat, tawassuth, dan tawazun, serta sering menjadi penengah berbagai konflik, justru kini menghadapi persoalan di internal sendiri,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Kiai Said mengajak seluruh elemen NU, mulai dari pengurus, kiai, hingga mustasyar, untuk melakukan introspeksi dan muhasabah secara bersama-sama. Ia menegaskan, menjaga keutuhan NU adalah tanggung jawab kolektif, bukan hanya satu kelompok atau individu tertentu.

“Mari kita bermuhasabah bersama. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, auditlah diri kita sebelum kita diaudit oleh Allah SWT. Amanah menjaga NU ini sangat berat dan harus dipikul bersama,” imbuhnya.

Adapun, Musyawarah Kubro menghasilkan tiga kesepakatan. Kesepakatan pertama adalah memohon kepada kedua belah pihak yang berselisih agar melakukan islah atau rekonsiliasi dalam batas waktu paling lambat tiga hari.

Islah tersebut dihitung sejak Minggu, 21 Desember 2025, pukul 12.00 WIB. Para peserta berharap upaya perdamaian dapat segera tercapai demi menjaga keutuhan Jam’iyyah Nahdlatul Ulama.

“Kedua, jika tidak ditemukan kesepakatan untuk islah, maka kedua belah pihak menyerahkan mandat kepada Mustasyar untuk membentuk panitia Muktamar yang netral dengan batas waktu paling lama satu hari ke depan terhitung sejak batas akhir islah,” sebagaimana tertuang dalam hasil Musyawarah Kubro NU.

Kesepakatan ketiga menyebutkan, apabila opsi pertama dan kedua tidak terpenuhi, para peserta Musyawarah Kubro sepakat untuk mencabut mandat dan mengusulkan penyelenggaraan Muktamar Luar Biasa (MLB).

Pelaksanaan MLB tersebut akan didasarkan pada kesepakatan Pengurus Wilayah (PW) dan Pengurus Cabang (PC) NU yang hadir dalam Musyawarah Kubro.

"Adapun waktunya, paling lambat sebelum Rombongan Haji Indonesia kloter pertama diberangkatkan," pungkasnya.