Banggar DPR Dorong Pemerintah Gunakan Anggaran On Call Rp 4 Triliun untuk Penanganan Bencana di Sumatera

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)

JawaPos.com-Tragedi bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat meninggalkan duka mendalam bagi bangsa. Ribuan batang kayu yang terbawa arus membuat kerusakan semakin parah dan meluluhlantakkan permukiman warga. 

Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 3 Desember 2025 pagi, sebanyak 753 orang dilaporkan meninggal dunia, 650 jiwa belum ditemukan, 2.600 orang terluka, serta 576.300 warga terpaksa mengungsi. BNPB juga menyebut jumlah korban jiwa dan kerusakan berpotensi terus bertambah.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah, menyampaikan duka cita mendalam atas tragedi kemanusiaan tersebut. Ia menegaskan bahwa bencana berskala besar ini sudah sepatutnya menjadi momen duka nasional. 

“Tragedi ini sangat memilukan. Kita harus berduka secara nasional. Atas hal itu, saya mengucapkan berbela sungkawa yang mendalam kepada seluruh keluarga korban. Dan korban yang meninggal semoga khusnul khatimah,” kata Said Abdullah kepada wartawan, Rabu (3/12).

Said menilai pemerintah harus mengambil langkah cepat, menyeluruh, dan terintegrasi untuk menangani bencana di Sumatera. Menurutnya, seluruh sumber daya nasional perlu dikerahkan. 

“Untuk memberikan respon cepat dan terintegrasi pemerintah perlu mengerahkan seluruh sumber daya nasional untuk menangani bencana ini,” tegasnya.

Ia mendorong pemerintah segera mengoptimalkan anggaran on call sebesar Rp 4 triliun yang tersedia dalam APBN 2025 untuk penanganan bencana. Dana tersebut, kata Said, dapat digunakan untuk seluruh fase penanganan, mulai dari tanggap darurat hingga pemulihan.

“Pemerintah dapat menggunakan dana on call yang ada di APBN tahun 2025 sebesar Rp 4 triliun untuk penanganan bencana di Sumatera. Dukungan anggaran ini untuk melakukan proses tanggap darurat hingga pemulihan pasca bencana,” ujarnya.

Said menyoroti kondisi warga yang terpaksa melakukan aksi penjarahan akibat kelaparan dan tidak mendapatkan bantuan yang cukup. Ia mengaku prihatin melihat situasi tersebut. 

“Saya sedih menyaksikan di berbagai media warga melakukan ‘penjarahan’ di pertokoan dan gudang Bulog. Saya yakin kondisi warga demikian belum mendapatkan layanan tanggap darurat dengan layak, dan mungkin hal itu untuk mempertahankan hidup mereka, sehingga mereka melakukan perbuatan, yang saya kira dalam hatinya juga tidak ingin dilakukan,” tuturnya.

Ia menekankan bahwa kebutuhan tanggap darurat harus segera dipenuhi secara masif. Bantuan seperti tempat pengungsian yang layak, suplai makanan, MCK, selimut, hingga pakaian bersih harus segera diprioritaskan. Bahkan, kelompok rentan seperti anak-anak memerlukan layanan trauma healing. 

“Kebutuhan tanggap darurat mohon disegerakan lebih massif,” ucap Said.

Selain penanganan kebutuhan dasar, Said menegaskan bahwa operasi pencarian korban hilang harus terus digencarkan. Search and rescue harus berjalan optimal mengingat masih banyak warga yang belum ditemukan. Ia meminta pemerintah memastikan seluruh tim bekerja dengan dukungan logistik yang memadai.

Lebih jauh, Said menyebut dana on call juga bisa dialokasikan untuk fase berikutnya, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun, untuk kebutuhan besar di dua fase tersebut, ia menilai pemerintah perlu mengandalkan skema anggaran multiyears.