Antisipasi Serangan Siber ke Indonesia, DPN Selenggarakan Admin Game Cyber Security

JawaPos.com-Dewan Pertahanan Nasional (DPN) menyelenggarakan admin game cyber security di Jakarta pada Kamis (6/11). Kegiatan itu dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk mengantisipasi serangan siber ke Indonesia.

Perkembangan teknologi yang sudah sangat pesat, DPN menilai admin game cyber security penting untuk dilaksanakan. Melalui sambutan yang dibacakan Deputi Bidang Geostrategi DPN Mayjen TNI Ari Yulianto, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto menyampaikan bahwa ancaman siber saat ini semakin kompleks, terstruktur, dan masif. Serangan siber berpotensi memunculkan gangguan yang besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. 

”Serangan siber berpotensi mengganggu stabilitas politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan nasional,” ungkap dia. 

Ari menyampaikan bahwa ancaman siber saat ini mewujud berbagai bentuk. Di antaranya information warfare, cyber warfare, cognitive warfare, hingga neocortex warfare. Ancaman tersebut dinilai bisa melemahkan kedaulatan negara meski tidak melalui konfrontasi fisik. DPN memandang diperlukan langkah antisipatif. 

”Dan upaya mitigasi yang terencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi ancaman di ruang digital,” jelas Ari. 

Apalagi saat ini sistem koordinasi untuk mengatasi ancaman tersebut masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya didukung regulasi yang memadai. DPN memandang perlu dilakukan admin game yang khusus berkaitan dengan cyber security.

Dia berharap, dari admin game tersebut muncul rumusan kebijakan untuk memperkuat kapasitas pengambilan keputusan.

”Dalam menghadapi krisis siber nasional, demi menjaga kedaulatan negara dan keselamatan bangsa Indonesia,” kata Ari.

Admin game cyber security diikuti lebih kurang 300 peserta dari berbagai instansi. Mulai Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kemenko Polkam, BNPP, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), hingga Kementerian ESDM dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).