Pakar Strategi Kampanye Digital Beri Warning, Gerakan di Medsos Berpotensi Ditunggangi Jadi 'Kuda Troya'

JawaPos.com - Hari ini masyarakat punya cara sendiri untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap pemerintah. Salah satu yang paling sering tampak adalah gerakan di media sosial. Mulai Peringatan Darurat, Indonesia Gelap, sampai 17+8. Meski semua berasal dari keresahan publik atas kinerja pemerintah yang dinilai kurang, gerakan tersebut tidak lepas dari potensi ditunggangi oleh pihak tidak bertanggung jawab. 

”Sosial media melahirkan demokratisasi narasi dan membuka ruang partisipasi publik yang belum pernah ada sebelumnya, dan menjadi tempat lahirnya gerakan massa di ranah digital. Hal ini tentu memiliki banyak dampak positif," kata pakar strategi kampanye digital Haryo Moerdaning Putro kepada awak media.

"Namun dari hasil sosial media listening, maupun riset yang kami lakukan, tak bisa dipungkiri adanya potensi ancaman dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab dengan ideologi radikal yang justru memanfaatkan gerakan rakyat yang murni sebagai Kuda Troya,” imbuhnya.

Menurut Haryo, yang terjadi di sosial media jauh lebih dari yang tampak di permukaan. Di balik berbagai unggahan, ada kekuatan algoritma pemilik platform. Selain itu, ada tangan-tangan kreator konten dan pemengaruh. Mulai pemengaruh skala besar, mikro, sampai kliper, homeless media, buzzer atau pendengung, sampai cyber army.

”Baik yang organik maupun berbasis mesin yang semuanya bergerak dengan agendanya masing-masing. Semua itu, jika dijahit dengan tepat maka bisa digunakan untuk mengendalikan tren di dunia digital, persepsi netizen, dan pada akhirnya diskursus di tengah masyarakat secara umum,” jelasnya. 

Bila ada di tangan orang yang tepat, Haryo menyatakan bahwa hal itu akan baik-baik saja. Sebaliknya, bila berada dalam genggaman orang yang salah, maka semua itu sangat berbahaya. Apalagi jika sampai dimanfaatkan oleh orang-orang yang berpihak pada ideologi radikal. Karena itu, dia mengingatkan masyarakat dan netizen untuk lebih jernih serta hati-hati melihat situasi terkini. 

”Gerakan massa yang kritis terhadap pemerintah harus lebih waspada, jangan sampai gerakan yang murni berlandaskan kepedulian terhadap bangsa dibelokkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk menciptakan situasi sosial-politik yang tidak kondusif,” pesannya. 

Demikian pula dengan pemerintah dan aparat, menurut Haryo, mereka harus   membangun kapasitas untuk memilah-milah terjadi dalam lanskap sosial media secara presisi. Tidak semua gerakan kritis di media sosial itu ditunggangi, namun tidak semuanya murni. Meski begitu, Haryo menyatakan, keberadaan media sosial sebagai ruang publik untuk melakukan kontrol juga tetap penting. 

Namun, Haryo menambahkan, perlu ada edukasi kepada masyarakat lewat kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pihak terkait lainnya. Tidak terkecuali pada pemilik platform dan perwakilan netizen secara umum. Khususnya para pihak yang memiliki ilmu seperti akademisi dan komunitas agensi digital. Selain itu, pemerintah diminta meningkatkan kualitas dan jangkauan komunikasi publik.

”Karena komunikasi publik yang buruk hanya akan memperbesar ruang fabrikasi dari pihak tak bertanggung jawab. Upaya ini juga harus melibatkan para perwakilan platform global yang ada di Indonesia, bagaimana agar konten radikalisme bisa ditindak tegas tanpa mencederai kebebasan berekspresi,” jelasnya.