Muncul Desakan Moratorium MBG, Ketua DPR Puan Maharani Beri Kesempatan Evaluasi dengan Penerbitan Perpres

Ketua DPR RI, Puan Maharani menyampaikan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2024–2025 dalam rapat paripurna khusus di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10). (Istimewa)

JawaPos.com-Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan perlunya evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah sejumlah kasus keracunan massal menimpa ribuan siswa di berbagai daerah. Hal ini merespons ramainya desakan untuk melakukan moratorium terhadap program MBG. 

 Baca Juga: Terdakwa Ungkap Peran Budi Riyanto dalam Kasus Pemalsuan Dokumen

Menurutnya, langkah korektif mendesak dilakukan agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu tidak tercoreng.

"Terkait dengan MBG, tentu saja karena ini kepentingannya untuk anak-anak generasi penerus bangsa, bahkan bapak presiden pun sudah menyampaikan bahwa ini satu program yang sangat penting bagaimana kemudian meningkatkan gizi seluruh anak Indonesia,” kata Puan usai Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10).

Puan menilai berbagai kendala di lapangan harus segera diatasi. Karena itu, ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh sekaligus perbaikan dalam tata kelola MBG.

“Namun tentu saja karena perlu dilakukan evaluasi secara total dan perlu diperbaiki," tegasnya.

Ia pun mendorong segera diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola MBG, sebagaimana telah dibahas dalam rapat Komisi IX DPR bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan, dan BPOM.

"DPR RI kemarin melalui Komisi sudah meminta supaya ada payung hukumnya berupa Perpres, dan saya sudah mendapatkan laporan bahwa akan segera dikeluarkan Perpres terkait payung hukum, sehingga bisa melibatkan seluruh kementerian lembaga yang terkait," jelasnya.

Menurutnya, kehadiran Perpres sangat penting agar koordinasi antar-lembaga lebih efektif. Selain itu, payung hukum ini diharapkan mampu menekan potensi terjadinya keracunan massal yang belakangan mencoreng pelaksanaan program MBG.

"Sehingga nantinya bisa ikut membantu dan tentu saja menjaga jangan sampai kemudian proses dari penyediaan program makan bergizi ini menganggap mempunyai masalah lagi di lapangan," ujarnya.

Puan juga mengingatkan pentingnya penertiban dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih banyak belum memenuhi syarat serta belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Hal ini menjadi salah satu faktor pemicu kasus keracunan yang tak boleh terulang kembali.

"Karena memang ini programnya sangat baik untuk anak Indonesia meningkatkan gizi, hanya memang prosesnya dan mekanismenya harus total dievaluasi," paparnya. (*)