BPDLH Kumpulkan Dana Non-APBN untuk Aksi Perubahan Iklim, 15 Provinsi Terima Bantuan RBP REDD+

JawaPos.com-Indonesia menghadapi tantangan besar dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Diaz Hendropriyono mengungkapkan, total kebutuhan pendanaan untuk aksi perubahan iklim di Tanah Air hingga 2030 mencapai mencapai Rp 4.000 triliun.

“Kita selalu dorong karena memang pendanaannya kita butuh Rp4.000 triliun untuk pendanaan iklim sampai 2030,” ujar Diaz dalam acara penandatanganan perjanjian penyaluran dana Result-Based Payment (RBP) REDD+ untuk periode 2014–2016, di Jakarta, Kamis (7/8).

Dia menekankan bahwa masih terdapat kesenjangan besar antara kebutuhan dana dan ketersediaan sumber pendanaan saat ini.

“Ada gap yang besar antara dana yang dibutuhkan untuk aksi perubahan iklim dengan dana yang tersedia,” lanjut Diaz dalam kesempatan yang sama saat penandatanganan MoU antara BPDLH dan Lembaga Perantara Penyaluran RBP di 15 provinsi.

Diaz menjelaskan, pembiayaan aksi iklim tidak bisa sepenuhnya bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sifatnya terbatas. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) hadir sebagai entitas strategis yang bertugas menghimpun pendanaan dari sumber-sumber non-APBN, seperti donor internasional, filantropi, hingga program CSR swasta.

“Kita ada BPDLH yang salah satu tugasnya untuk mencari pendanaan dari international donors, dari CSR, dari filantrofi,” ujar Diaz.

Salah satu kontribusi terbesar datang dari Green Climate Fund (GCF) yang telah mengucurkan dana sebesar USD 103,78 juta atau sekitar Rp 1,6 triliun untuk mendukung aksi iklim di Indonesia.

Dana Berbasis Kinerja: Insentif untuk Daerah

Skema penyaluran dana RBP REDD+ yang dikelola BPDLH dilakukan dalam tiga gelombang. Pada tahap pertama, sebesar Rp 251 miliar telah disalurkan ke sembilan provinsi. Gelombang kedua menyusul dengan alokasi sekitar Rp 256 miliar untuk 15 provinsi. Dana gelombang ketiga akan menyasar 14 provinsi lainnya.

"Batch kedua ini ada 15 provinsi, jumlahnya sekitar Rp256 miliar untuk membantu daerah melaksanakan aksi iklim," terang Diaz.

Setiap provinsi menerima alokasi dana yang bervariasi, mulai dari USD 250 ribu hingga USD 5 juta, tergantung pada kinerja mereka dalam menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto menyampaikan bahwa keterbatasan fiskal tidak menjadi hambatan bagi daerah dalam menjalankan program perlindungan lingkungan. Sejumlah pemerintah provinsi kini mulai menunjukkan inisiatif dan kreativitas dalam mencari pendanaan alternatif.

"Dari 38 provinsi, banyak yang sudah inovatif. Ketika APBD-nya mengalami hambatan, mereka justru makin kreatif mencari sumber pendanaan melalui BPDLH," jelas Joko.

Dia mengungkapkan bahwa dari total dana GCF sebesar USD103,8 juta, sebanyak USD56 juta atau sekitar Rp 850 miliar telah dialokasikan ke seluruh provinsi di Indonesia, berdasar kinerja mereka dalam pengurangan emisi.

Joko mencontohkan beberapa daerah yang dinilai berhasil mengelola dana RBP melalui pendekatan kolaboratif dengan NGO lokal, antara lain Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Riau, dan Sumba.

“Daerah-daerah ini sudah banyak melakukan kreativitas bersama dengan BPDLH dan Kementerian Lingkungan Hidup. Ini menunjukkan bahwa daerah bisa menjadi motor penggerak utama dalam aksi iklim nasional,” tandas Joko.