Pengungsi Rohingya Ditolak Aceh, Perilaku Ini yang Buat Geram Masyarakat Bertahun-Tahun

JawaPos.com – Etnis Rohingya telah tinggal di Myanmar selama berabad-abad. Namun, ada beberapa alasan mengapa mereka jadi minoritas.

Penyebab Jadi Minoritas

Dikutip dari laman Council on Foreign Relations pada Kamis (30/11), pertama agama mereka yang Islam menjadi minoritas, karena 90 persen masyarakat Myanmar memeluk agama Buddha.

Kedua, dari segi bahasa mereka memiliki bahasa sendiri dan berbeda dengan Myanmar yang menggunakan bahasa nasional, yaitu Burmese.

Ketiga, karakter fisik etnis Rohingya yang berbeda dengan mayoritas masyarakat Myanmar. Mereka lebih mirip dengan bangsa Bangladesh, India.

Fisik suku terbesar di Myanmar, yaitu suku Bamar memiliki mata yang cenderung sipit dan warna kulit yang terang.

Fakta Muslim Rohingya

Saat ini, Rohingya telah jadi suku tanpa kewarganegaraan dengan populasi terbanyak di dunia.

Memang mereka tinggal di bagian barat Myanmar, tepatnya daerah Rakhine, Etnis Rohingya tidak diakui sebagai kelompok etnis resmi dan kewarganegaraannya telah ditolak sejak tahun 1982.

Rohingya dan sebagian besar Muslim yang nenek moyangnya berasal dari India dan Bangladesh pernah dianggap sebagai warga negara Burma di bawah Konstitusi 1948 dan pemerintahan sipil hingga kudeta militer pada tahun 1962.

Status mereka kemudian diturunkan di bawah Konstitusi 1974 yang tidak secara resmi mengakui mereka, dan Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 yang menyatakan bahwa warga negara harus berasal dari salah satu 135 'ras nasional' yang diakui di bawah konstitusi.

Baca Juga: Segera Beroperasi, TikTok Shop Urus Perizinan dan Penuhi Aspek Kepatuhan

Dalam hal ini yang nenek moyangnya telah menetap di negara tersebut sebelum tahun 1823.

Karena kurangnya dokumentasi untuk memenuhi persyaratan yang terakhir, hasilnya adalah penolakan kewarganegaraan yang sangat diskriminatif bagi sebagian besar orang Rohingya dan banyak Muslim lainnya.

Mereka tidak mendapat fasilitas kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan perlindungan hukum.