Pidato Presiden Jokowi Prioritas Investasi, Minim soal Pendidikan

JawaPos.com - Pidato kenegaraan selama hampir 30 menit kemarin (14/8) adalah gambaran fokus pemerintah di era pandemi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sejumlah capaian sekaligus target yang sedang dikejar pemerintahannya.

Sayangnya, beberapa hal yang belakangan menjadi keresahan publik tidak masuk dalam penyampaian pidato. Yang paling menonjol tentu saja sektor pendidikan.

Dalam pidatonya, presiden hanya menyinggung sektor dasar itu dalam satu kalimat normatif. ’’Sistem pendidikan nasional harus mengedepankan nilai-nilai ketuhanan, yang berkarakter kuat dan berakhlak mulia, serta unggul dalam inovasi dan teknologi,” kata Jokowi dalam pidatonya.

Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai capaian maupun apa yang akan dilakukan pemerintah dalam sektor tersebut ke depan.

Photo

Kecuali bila dukungan platform teknologi bagi transformasi kemajuan bangsa bisa diartikan sebagai bagian bahasan di sektor pendidikan. Sebab, sistem pembelajaran yang berlangsung saat ini memang banyak bergantung pada teknologi.

Lima bulan terakhir, para siswa mau tidak mau harus mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan segala problematikanya. Di wilayah yang memiliki akses internet, sebagian siswa terkendala biaya membeli paket data untuk tetap bisa belajar online.

Di wilayah yang minim akses internet, problemnya lebih kompleks. Beberapa sekolah sampai berinisiatif menyelenggarakan belajar tatap muka secara berkelompok di rumah-rumah siswa. Belum lagi berbagai problem lainnya, seperti kurikulum yang digunakan untuk mendukung PJJ.

Baca juga: Sidang Tahunan MPR, Hanya Sepertiga Anggota yang Bisa Masuk

Di luar pendidikan, presiden memberikan porsi paparan cukup besar di sejumlah bidang meskipun belum mampu menyentuh semuanya. Misalnya dalam hal pangan, presiden mempromosikan proyek barunya berupa food estate.



Rencana pembangunan kawasan-kawasan industri di seluruh Indonesia juga disampaikan. Saat ini mulai dikerjakan kawasan Industri Batang dan Subang-Majalengka. Juga koridor ekonomi pantura.

Di bidang hukum, presiden menyampaikan komitmennya bahwa pemerintah tidak main-main dengan upaya pemberantasan korupsi. Namun, tidak ada penjelasan lebih lanjut soal itu. Hanya paparan normatif bahwa pencegahan korupsi dilakukan lewat tata kelola pemerintahan yang sederhana, transparan, dan efisien.

Pakar politik Ujang Komarudin mengatakan, pidato Presiden Jokowi terlihat indah dalam rangkaian kata di atas kertas. Tapi, implementasinya tak seindah isinya. Bicara penegakan hukum, tapi KPK dibunuh. Bicara demokrasi, tapi rakyat ketakutan dalam mengkritik yang punya kuasa. Jika rakyat salah sedikit, mereka langsung ditangkap.

Menurut dia, pidato kepala negara memang harus membawa optimisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. ’’Namun, fakta di lapangan, banyak masyarakat yang kesulitan makan, banyak pengangguran karena PHK, dan hidup dalam ketidakpastian,’’ terang dia.

Menurut Ujang, presiden juga tidak serius memberikan perhatian pada dunia pendidikan. Padahal, kondisi pendidikan sangat memprihatinkan di tengah pandemi. Para siswa sudah tidak bisa belajar dengan normal selama lima bulan lebih.

Baca juga: Tahun Depan Pemerintah Fokus Pemulihan Ekonomi

Siswa kesulitan untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh karena tidak punya handphone, tidak memiliki uang untuk membeli kuota, dan jaringan internet masih buruk.

Kurikulum yang sekarang digunakan juga kurikulum dalam kondisi normal. Ujang mengatakan, situasi pandemi membutuhkan kurikulum khusus yang bisa dengan mudah diterapkan. Sampai sekarang, kurikulum darurat tak kunjung selesai dibuat.

Seharusnya, kata dia, presiden membahas panjang lebar persoalan pendidikan dan bagaimana menyelesaikan masalah yang ada sekarang. Jika pendidikan tidak diperhatikan dengan serius, masa depan anak Indonesia akan terancam. Apalagi, tidak ada yang tahu kapan pandemi Covid-19 selesai.

Menurut Ujang, mendikbud juga tidak mengerti arah pendidikan Indonesia ke depan sehingga tidak ada input yang diberikan kepada presiden untuk disampaikan dalam sidang tahunan.

’’Tentu, itu sangat menyedihkan,’’ ucapnya.

Pengajar di Universitas Al-Azhar Indonesia itu mengatakan, sebuah bangsa tidak akan besar dan maju jika pendidikannya tidak bermutu. ’’Jika Jokowi komitmen ingin membangun SDM yang berkualitas, pendidikan harus dibenahi,’’ tegas Ujang kepada Jawa Pos.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

 

https://www.youtube.com/watch?v=LYTrezHhPuw