Tahun Depan Pemerintah Fokus Pemulihan Ekonomi

JawaPos.com – Pemulihan ekonomi akibat Covid-19 menjadi pekerjaan utama yang harus dibereskan pemerintah pada tahun depan. Ekonomi yang serba diliputi ketidakpastian tentu menjadi tantangan terbesar yang harus dihadapi.

Kondisi itu membuat pemerintah mengusung RAPBN 2021 dengan tema Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi. Presiden Joko Widodo menekankan, RAPBN harus mengantisipasi ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia, volatilitas harga komoditas, serta perkembangan tatanan sosial ekonomi dan geopolitik. Juga, efektivitas pemulihan ekonomi nasional serta kondisi stabilitas sektor keuangan.

’’Kita harus fokus mempersiapkan diri menghadapi tahun 2021. Ketidakpastian global maupun domestik masih akan terjadi,’’ ujarnya saat membacakan pidato RAPBN 2021 dan nota keuangan di gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, kemarin (14/8).

Khusus untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN), pemerintah akan menggelontorkan dana Rp 356,5 triliun pada tahun depan. Mantan wali kota Solo itu memerinci, anggaran tersebut digunakan untuk enam sasaran.

Pertama, penanganan kesehatan sebesar Rp 25,4 triliun. Anggaran itu digunakan untuk pengadaan vaksin Covid-19, sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, litbang, serta bantuan iuran BPJS Kesehatan untuk pekerja bukan penerima upah (PBPU).

Kedua, untuk perlindungan sosial masyarakat menengah ke bawah. Anggaran Rp 110,2 triliun digunakan untuk program keluarga harapan, kartu sembako, kartu prakerja, serta bansos tunai.

Ketiga, anggaran sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Anggaran yang disediakan Rp 136,7 triliun. ”Ditujukan untuk peningkatan pariwisata, ketahanan pangan dan perikanan, kawasan industri, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah, serta antisipasi pemulihan ekonomi,’’ jelasnya.

Keempat, dana PEN digunakan untuk memberikan dukungan kepada UMKM sekitar Rp 48,8 triliun. Hal itu melalui subsidi bunga KUR, pembiayaan UMKM, penjaminan, serta penempatan dana di perbankan.

Kelima, pembiayaan korporasi sekitar Rp 14,9 triliun. Anggaran itu diperuntukkan lembaga penjaminan dan BUMN yang melakukan penugasan.

Keenam, insentif usaha dengan anggaran sekitar Rp 20,4 triliun. Bantuan akan disalurkan melalui pajak ditanggung pemerintah, pembebasan PPh impor, dan pengembalian pendahuluan PPN.

Baca juga: Sidang Tahunan MPR, Hanya Sepertiga Anggota yang Bisa Masuk



Rancangan kebijakan APBN 2021 diarahkan kepada empat tujuan. Yakni, percepatan pemulihan ekonomi nasional, mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi. Kemudian, mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital serta pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi.

Anggaran kesehatan dialokasikan Rp 169,7 triliun atau setara 6,2 persen APBN (selengkapnya lihat grafis). Untuk anggaran pendidikan, tahun depan dialokasikan Rp 549,5 triliun atau 20 persen dari APBN. Anggaran itu akan difokuskan untuk meningkatkan kualitas SDM, kemampuan adaptasi teknologi, dan peningkatan produktivitas melalui pengetahuan ekonomi di era industri 4.0.

Poin kenaikan gaji PNS tidak masuk nota keuangan RAPBN 2021 yang dibacakan Jokowi. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa pemerintah akan mengembalikan gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) PNS sesuai kinerja.

Dengan demikian, kebijakan gaji PNS di 2021 kembali normal seperti sebelum Covid-19 yang sempat menghilangkan komponen perhitungan tunjangan kinerja. ”Belanja pegawai tetap dijaga efisiensinya, namun pemerintah akan mengembalikan gaji ke-13 dan THR sesuai dengan policy tahun sebelumnya (2019), yaitu dengan perhitungan penuh sesuai tunjangan kinerja mereka,’’ jelasnya saat konferensi pers virtual kemarin.

Terpisah, ekonom Indef Bhima Yudhistira menyebutkan, poin-poin dalam pidato Jokowi terlalu ambisius. Bhima mengungkapkan, pemerintah harus mengakui bahwa RI tertinggal jauh dari negara lain dalam penanganan pandemi. ”Akibatnya, berpengaruh pada kinerja ekonomi, investasi, konsumsi rumah tangga juga,’’ ujarnya kepada Jawa Pos kemarin.

Bhima melihat belum ada langkah dan target konkret yang dipaparkan dalam poin-poin tersebut. Program-program yang dirancang untuk 2021 pun dinilai bukan program baru dan lebih mengekor program lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya.

Dari sisi asumsi makro, pemerintah juga dinilai terlalu pede dalam mematok target. ”Kalau dari target pertumbuhan ekonomi, apa bisa dari resesi saat ini lalu loncat ke 4,5–5,5 persen. Saat ini kita masih menghadapi pandemi, realisasi stimulus juga masih rendah,’’ tutur dia.



Belanja K/L Berperan Penting

Sejumlah kementerian mendapat alokasi dana yang besar dalam RAPBN 2021. Menkeu menyebutkan, penambahan anggaran terbesar ada di Kementerian PUPR yang meningkat dua kali lipat.

”Belanja K/L (kementerian dan lembaga, Red) memiliki peran penting dalam pemulihan ekonomi dan perbaikan kondisi sosial serta kesehatan,” katanya. Ani mengatakan, Kementerian PUPR tahun depan menjadi juara karena kenaikan anggarannya mencapai Rp 149,8 triliun.

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara menambahkan, anggaran Kemensos tahun depan mengalami banyak adjustment (penyesuaian) untuk mengantisipasi sejumlah program di supply side. Hal itu diharapkan bisa memberikan dampak lebih masif pada pertumbuhan ekonomi.

Tahun depan struktur anggaran Kemensos mencapai Rp 92,82 triliun. Jumlah itu memang turun jika dibandingkan dengan tahun ini yang mencapai Rp 134 triliun. Anggaran tahun ini lebih besar karena memiliki banyak program khusus bantuan sosial (bansos) untuk merespons Covid-19.

”Tahun depan ada program khusus yang untuk sementara tidak kita lanjutkan. Tapi, bansos reguler seperti PKH maupun kartu sembako masih dilanjutkan,” katanya.

Baca juga: Pemerintah Diminta Menyiapkan Regulasi Distribusi Vaksin Covid-19

Pada kesempatan yang sama, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membeberkan beberapa fokus yang akan ditangani. Erick menyebutkan, pada 2021 pemerintah akan menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) dengan total Rp 37,4 triliun kepada delapan BUMN. Penerima PMN tersebut adalah PT Sarana Multigriya Finansial (Rp 2,3 triliun); PT Hutama Karya (Rp 6,2 triliun); PT PLN (Rp 5 triliun); PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Rp 20 triliun); PT PAL Indonesia (Rp 1,3 triliun); PT Pelindo III (Rp 1,2 triliun); PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Rp 1 triliun); dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Rp 50 miliar).

Untuk Hutama Karya, Erick menyebutkan bahwa perusahaan pelat merah itu akan difokuskan pada pengembangan proyek tol trans-Sumatera. Proyek tersebut menjadi prioritas karena dianggap efektif mengatasi kesenjangan pertumbuhan ekonomi antara Jawa dan Sumatera. ”Saya sudah mendapatkan laporan langsung, ketika jalan tol tersambung dari Palembang dan Lampung, konsumsi listrik akan meningkat,” ujar Erick.