Negara Sudah Menanggung Iuran BPJS Kesehatan untuk 155 Juta Jiwa

Pegawai melayani warga di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Pusat, di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (5/11/2019). BPJS Kesehatan mengakui sejumlah Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja mulai menur

JawaPos.com - Polemik BPJS Kesehatan terus mengemuka. Apalagi iurannya bakal naik pada 2020. Sementara badan pengelola jaminan sosial itu terus mengalami defisit.

Kondisi itu tidak boleh dibiarkan. Wakil Ketua Umum PPP Ermalena menyebut, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS sangat diperlukan masyarakat Indonesia. Keberadaan BPJS Kesehatan harus didukung. Tapi, dalam pelaksanaannya perlu banyak perbaikan.

“Polemik itu misalnya berasal dari data tentang jumlah orang yang berhak menerima subsidi iuran BPJS dari pemerintah. Ada orang tidak mampu yang tidak masuk dalam data subsidi, sementara ada yang orang mampu masih di dalam data tersebut,” kata Ermalena saat menjadi pembicara dalam diskusi publik “Kebijakan BPJS Kesehatan, Solusi atau Polemik?’ di kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Jakarta (8/1).

Lebih jauh Ermalena mengatakan, data yang digunakan BPJS bersumber dari Kementerian Sosial (Kemensos). Kemudian diserahkan ke kementerian kesehatan (Kemenkes) dan BPJS Kesehatan. Agar tidak ada polemik lagi, Kemensos harus menyajikan data yang lebih baik supaya layanan BPJS semakin baik.

Ermalena menyebut dari sisi jumlah, masyarakat yang disubsidi pemerintah iuran BPJS-nya jauh di atas angka kemiskinan. Yakni, 133 juta jiwa. Sementara angka kemiskinan 25 juta jiwa. Jika ditambah dengan jumlah PNS dan TNI/Polri, maka menjadi 155 juta orang yang iuran BPJS-nya sudah dibayarkan oleh pemerintah.

“Saat ini ada sekitar 92 juta orang yang disubsidi APBN dan jika ditambah dengan yang di-cover APBD mencapai 133 juta orang,” sebut mantan Wakil Ketua Komisi IX DPR periode 2014-2019 itu.

Dia mensinyalir sumber polemik BPJS ini, kurang pahamnya masyarakat tentang pentingnya JKN. Banyak orang katergori mampu yang hanya mendaftar sebagai anggota BPJS ketika sakit.Setelah mendapatkan layanan kesehatan, mereka kembali tidak membayar iuran. Hal ini membuat BPJS mengalami defisit dalam jumlah besar.

“Polemik ini perlu direspons dengan baik oleh BPJS. Di antaranya dengan gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat," kata Ermalena.