Legislator Demokrat Usul Ada TWK di Polri, Kejagung, dan Kemenkumham

JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR Benny K Harman mengusulkan adanya tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai di institusi Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Usulan ini Benny sampaikan saat rapat kerja dengan Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi, Wamenkumham Eddy Hiariej dan Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono.

"Saya mengusulkan kepada mitra kerja, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kumham, saya sangat senang ada TWK, seperti tes wawasan kebangsaan di KPK. Kalau boleh, di kejaksaan, kepolisian, dan Kumham, dilakukan juga hal yang sama," ujar Benny di Gedung DPR, Jakarta, Senin (7/6).

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini, adanya TWK dapat membuat anggota di tiga lembaga tersebut menjadi profesional. Dia juga menampik anggapan bahwa TWK bisa dijadikan instrumen pemecatan.

"Tentu maksudnya bukan untuk memecat, atau memberhentikan yang tidak suka dengan kita. Tapi benar-benar dalam rangka menjalankan fungsi secara profesional. Supaya ada militansi," ungkapnya.

Benny juga mengeluhkan kenapa Polri, Kejaksaan Agung, dan Kemenkumham tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk usulannya itu. Padahal menurut dia, TWK tersebut sangatlah penting.

"Saya tidak melihat itu ada di sini (anggaran-Red), atau mungkin saya tidak nangkap. Tapi saya dengar tidak satu kata pun yang muncul ada agenda untuk Tes Wawasan Kebangsaan sebagai bagian dari pembinaan," pungkasnya.

Diketahui belakangan TWK menjadi polemik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu lantaran hasil TWK difungsikan sebagai syarat kelulusan pegawai KPK untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN).