Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Sertifikasi Halal Tembus 9,8 Juta Produk, Tertinggi Sepanjang Sejarah

JawaPos.com - Setelah resmi jadi lembaga sendiri dan terpisah dari Kementerian Agama (Kemenag), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tancap gas jalankan sertifikasi halal.

Setahun berdiri, tercatat ada 9,8 juta lebih sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH. Terbesar sepanjang sejarah kewajiban pencatatan halal.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan, capaian itu menjadi bukti nyata bahwa program sertifikasi halal merupakan kekuatan baru bagi penguatan ekonomi nasional.

Menurut dia, capaian 9,8 juta produk bersertifikat halal dalam satu tahun ini menunjukkan bahwa kewajiban sertifikasi halal bukan sekadar kebijakan administratif.

"Melainkan gerakan besar yang juga menggerakkan ekonomi umat dengan memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global,” ujar Haikal, Rabu (22/10). 

Dia mengatakan, era regulasi wajib halal harus menjadi momentum kebangkitan ekonomi umat. Serta jadi tonggak sejarah peningkatan daya saing produk halal Indonesia di pasar global.

Haikal menjelaskan, peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya tertib halal atau kepatuhan atas regulasi jaminan produk halal menjadi faktor utama keberhasilan ini.

Tidak hanya bagi pelaku UMKM, industri besar juga semakin aktif mensertifikasi produknya karena melihat nilai strategis halal sebagai standar global. 

"Halal bukan hanya urusan agama, tapi juga simbol kualitas dan kesehatan yang diakui dunia," katanya.

Haikal menyebut negara-negara non muslim seperti Tiongkok, Brasil, dan Amerika Serikat justru menjadi produsen produk halal terbesar. Indonesia harus menjadikan halal sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional.

"Dan dengan tertib halal, kita akan dapat memanfaatkan peluang ekonomi halal ini secara optimal." tegasnya.

Haikal juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk media massa, dalam menyukseskan implementasi kebijakan wajib halal.

Dia mengimbau media untuk menyampaikan informasi secara utuh dan berimbang. Baginya isu halal bersifat sensitif, tetapi sangat strategis bagi pembangunan ekonomi nasional.