Tak Ingin Indonesia Bernasib Seperti Nepal, Mardani Ali Sera Ingatkan Pemerintah Lebih Dengar Aspirasi Publik

JawaPos.com - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Mardani Ali Sera, menyoroti fenomena aksi civil society di sejumlah negara, salah satunya Nepal. Ia mengingatkan pemerintah Indonesia agar merealisasikan harapan publik dengan lebih baik, sehingga kejadian di Nepal tidak terjadi di tanah air.

“Negara harus semakin baik dalam merealisasikan harapan publik. Jangan sampai Indonesia mengalami seperti yang terjadi di Nepal,” kata Mardani kepada wartawan, Selasa (16/9).

Legislator Fraksi PKS itu menekankan, pada era modern saat ini, aspirasi publik semakin mudah tersalurkan, termasuk melalui media sosial yang bisa memicu reaksi luas bahkan menjadi gerakan perlawanan.

“Ada fenomena baru. Publik kian punya banyak saluran menyuarakan nuraninya. Media sosial milik tiap individu bisa menjadi saluran efektif. Kadang aktornya orang biasa, tapi isunya menyentuh banyak pihak,” jelasnya.

Mardani tak menginginkan Indonesia seperti Nepal yang menimbulkan kekacauan besar hingga menewaskan sedikitnya 51 orang.

Bahkan, dikabarkan puluhan ribu narapidana memanfaatkan situasi kacau untuk kabur dari penjara.

Ia menyebut, situasi di Nepal jauh lebih parah dibanding unjuk rasa di Indonesia pada 25–31 Agustus lalu, yang dipicu insiden tewasnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan setelah dilindas mobil rantis Brimob.

Selain itu, gelombang aksi massa juga terjadi di negara lain, termasuk Australia, yang pada 13 September lalu diwarnai demonstrasi besar-besaran menentang isu rasisme dan anti-imigran.

Aksi tersebut berlangsung di berbagai negara bagian, salah satunya di Melbourne yang dipadati ribuan massa.

Menyikapi fenomena global ini, Mardani menekankan seluruh unsur negara, di antaranya eksekutif, legislatif, maupun yudikatif perlu menjadikan dinamika ini sebagai bahan evaluasi kebijakan.

“Semua elite eksekutif, legislatif, dan yudikatif perlu mendalami fenomena ini. Negara harus mampu mendekatkan eksekusi dengan harapan publik. Namun, kadang harapan publik tidak sejalan dengan fenomena viralitas,” tegasnya.

Karena itu, ia menilai perlu adanya kajian berbasis data dan riset yang memadai. Tujuannya agar pemerintah mampu merancang program yang benar-benar menyejahterakan rakyat.

“Kita perlu menyiapkan perangkat agar bisa menyiapkan program menyejahterakan masyarakat dengan cepat. Agar tidak terjadi seperti di Nepal,” pungkasnya.