Agar Reshuffle Membenahi Komunikasi Pemerintah, Bukan Sekadar Mengganti Wajah

Oleh: Wahyutama, Ph.D, Pengajar di Paramadina Graduate School of Communication Peneliti pada Paramadina Public Policy Institute Peneliti pada Paramadina Communication Institute

PEROMBAKAN kabinet oleh Presiden pada Senin 27 April yang salah satunya menyasar Badan Komunikasi Pemerintah adalah langkah yang wajar dan memang diperlukan jika tujuannya adalah memperbaiki komunikasi pemerintah yang selama ini dinilai belum optimal. Namun, pertanyaannya kemudian apakah reshuffle ini akan membawa perubahan substantif?

Perlu diingat bahwa perbaikan komunikasi pemerintah tidak hanya bergantung pada atur ulang siapa yang bertugas sebagai juru bicara, tetapi tak kalah penting juga pada bagaimana pendelegasian tugas tersebut direalisasikan. Selama ini, terlihat adanya kesenjangan (gap) antara struktur formal yang dibentuk dengan pihak yang secara aktual menjalankan fungsi komunikasi. Akar masalahnya sering kali terletak pada akses informasi ke Presiden.

Di lapangan, pihak yang lebih banyak memainkan peran sebagai “juru bicara” menyampaikan informasi kepada publik nyatanya adalah mereka yang memiliki akses langsung ke Presiden. Kita masih harus menunggu apakah nama-nama yang kini ditunjuk di struktur ini akan memiliki akses informasi yang lebih baik, ataukah kendala ketimpangan akses justru kembali terulang.

Komunikasi Strategis vs Akuntabilitas

Catatan lain yang hendak disoroti tulisan ini adalah persoalan dilema propaganda versus komunikasi informasi publik pada praktik komunikasi pemerintah. Secara teoretis, kita perlu mengakui bahwa penggunaan strategic communication (bentuk yang lebih berkonotasi positif dari propaganda) dalam praktik komunikasi pemerintah dapat dimaklumi dalam batas-batas tertentu. Dalam ruang wacana publik yang penuh dengan kompetisi opini, diperparah dengan derasnya arus informasi di media sosial, pemerintah tentu tidak bisa sekedar bersikap pasif. Komunikasi pemerintah wajar jika berorientasi pada persuasi, dalam rangka mengarahkan narasi, bukan sekadar menyampaikan informasi.

Seperti yang dinyatakan pakar komunikasi stratejik dari University of South Florida, Kelly Werder (2020), komunikasi sektor publik yang strategis mengakui bahwa kompetisi untuk mengendalikan opini publik itu nyata, dan karenanya diperlukan perangkat yang memadai agar lembaga publik dapat terlibat secara efektif dalam kompetisi tersebut demi kepentingan masyarakat.

Artinya, pemerintah memang perlu mengartikulasikan narasi dengan tepat agar posisinya dipahami publik secara jelas di tengah gempuran informasi dan opini yang sangat dinamis. Komunikasi yang persuasif bukan selalu hal yang tabu. Tentunya, persuasi tersebut tetap harus berdiri di atas fondasi informasi yang akurat dan kepentingan publik yang nyata, bukan sekadar kepentingan mempertahankan citra penguasa.

Akuntabilitas sebagai Batas yang Tak Boleh Dilanggar

Meski demikian, komunikasi pemerintah juga tidak bisa dilepaskan dari karakter aslinya sebagai lembaga publik. Karena dibiayai oleh APBN, prinsip akuntabilitas adalah mutlak. Dalam konteks komunikasi, akuntabilitas berarti tujuan utama harus mencerminkan kepentingan publik, bukan kepentingan privat atau partisan. Luoma-Aho & Canel (2022) menegaskan bahwa pesan komunikasi pemerintah harus melayani kebutuhan publik akan informasi yang objektif sebagai bagian dari transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Di sinilah letak garis tegasnya. senator senior sekaligus Profesor kehumasan pemerintah asal Amerika Serikat, Mordecai Lee (2022), memperingatkan bahwa aktivitas komunikasi pemerintah harus membatasi diri dari nuansa mobilisasi politik. Komunikasi pemerintah tidak boleh terjebak dalam memobilisasi opini publik melalui teknik propaganda terselubung, seperti mengorkestrasi buzzer secara tidak transparan, menyebar narasi tandingan yang menyesatkan, atau memproduksi konten yang memoles kebijakan gagal seolah-olah berhasil.

Aktivitas yang masih wajar dan etis dilakukan adalah melakukan framing positif terhadap informasi kebijakan dalam rangka menjaga reputasi dan citra pemerintah. Namun, ketika framing tersebut berubah menjadi manipulasi terselubung, saat itulah kredibilitas pemerintah dipertanyakan.