
Ilustrasi Selat Hormuz, yang memainkan peran penting dalam perang di Timur Tengah antara Iran melawan AS-Israel. (Naeblys-stock.adobe.co via Iloydslist)
JawaPos.com - Krisis energi global makin parah seiring naiknya konflik di Timur Tengah. Konflik antara Iran dengan Israel-AS langsung memengaruhi stabilitas pasokan dan harga energi dunia.
Beberapa negara berkembang mengaalami tekanan serius, terutama yang bergantung impor energi dari kawasan tersebut. Dampak merembet ke ekonomi dan layanan publik.
Kuba, Sri Lanka, Nepal, Pakistan, dan Mesir menghadapi krisis energi dengan tingkat berbeda. Mulai dari pemadaman listrik, antrean gas untuk memasak, hingga tekanan pada neraca pembayaran dan cadangan devisa.
Kondisi ini menunjukkan rapuhnya ketahanan energi di saat harga minyak dunia melonjak dan terjadinya gangguan distribusi. Negara maju berupaya mengamankan pasokan domestik, tapi beban justru bergeser ke negara berkapasitas fiskal terbatas.
Lonjakan biaya impor energi dan risiko gangguan jalur distribusi seperti Selat Hormuz memperparah situasi. Beberapa negara terancam gagal bayar dan ruang gerak pemerintah makin sempit dalam jaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan.
Berikut ini negara yang alami krisis energi di tengah memanasnya konflik Timur Tengah!
Kuba tengah dilanda pemadaman listrik total akibat embargo minyak dari Amerika Serikat. Embargo ini perburuk krisis energi dan ekonomi negara pulau tersebut.
Pada akhir Januari, Trump ancam akan beri tarif pada negara yang suplai minyak ke Kuba. Langkah ini guna dorong perubahan model politik di pulau itu dan memperdalam blokade ekonomi.
Situasi ini pengaruhi sektor energi, pariwisata, maskapai penerbangan, dan layanan sipil dasar seperti sanitasi. PBB laporkan kekurangan listrik dan bahan bakar membuat ribuan operasi dibatalkan, serta warga membakar kayu untuk memasak.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengusulkan rencana aksi untuk Kuba yang dilanda krisis energi. Rencana itu termasuk pelacakan penggunaan bahan bakar minyak dan pembicaraan dengan AS untuk izinkan sumber daya energi bagi bantuan kemanusiaan.
Nilai rencana ini USD 94,1 juta guna jaga layanan penting bagi warga rentan. Francisco Pichon, koordinator PBB di Kuba, yang ungkapkan hal ini.
The Economist laporkan sejumlah perusahaan di Sri Lanka hentikan operasional. Sekolah dan universitas geser kegiatan belajar ke sistem daring karena krisis energi ini.
Negara maju yang sebut "benua biru" berupaya jaga energi warganya. Tekanan justru bergeser ke negara pengimpor dengan cadangan devisa terbatas dan ruang fiskal sempit.
