Prabowo Didukung Bersihkan Pertamina dari Dugaan Korupsi

Presiden Prabowo Subianto. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto terus mendapat dukungan untuk menuntaskan kasus  dugaan korupsi minyak mentak di internal PT Pertamina Patra Niaga. Prabowo didukung mengambil langkah tegas untuk bersih-bersih internal BUMN, sehingga peristiwa serupa tidak terulang.

Dukungan kepada Prabowo datang dari Koalisi Relawan Prabowo Nusantara, yang terdiri dari PrabowoGibran (ProGib) Nusantara, Future Generation Association, Pioneer Bangsa, GN, Logis 08 dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

Ketua Presidium Koalisi, Hafif Assaf mengatakan, komitmen pemerintahan Prabowo untuk memerangi dan memberantas korupsi harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Koalisi mendukung gerakan bersih-bersih khususnya di sektor energi.

“Presiden Prabowo telah menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi korupsi dalam pemerintahannya. Pemerintah tidak akan mentolerir praktik korupsi dan akan mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang terlibat,” ujar Hafif, Senin (3/3).

Koalisi juga mendukung Pertamina di bawah manajemen baru, yakni Direktur Utama, Simon Mantiri dan Komisaris Utama, Mochamad Iriawan untuk berbenah. Adanya manajemen baru ini diharapkan membawa dampak positif bagi perusahaan pelat merah ini.

“Koalisi percaya bahwa kepemimpinan baru di Pertamina ini dapat membawa perbaikan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas, praktik-praktik good governance, sejalan dengan komitmen pemerintahan Prabowo dalam mewujudkan BUMN yang bersih dan profesional,” jelas Hafif.

Hafif mendukung, manajemen Pertamina yang baru bisa segera bekerja optimal. Sehingga perusahaan bisa berjalan kembali di jalur yang benar.

“Kami harus memberi kepercayaan untuk memperkuat semangat juang para pimpinan Pertamina saat ini membawa perubahan. Dukungan yang berarti akan membantu kinerjanya semakin optimal. Pada akhirnya langkah itu juga dilakukan untuk kepentingan rakyat, agar kejadian seperti ini tidak terulang,” imbuhnya.

Koalisi juga menegaskan bahwa perang melawan korupsi merupakan salah satu agenda utama Presiden Prabowo. Oleh karena itu, Koalisi meminta agar pemerintah dan aparat penegak hukum tidak ragu-ragu dalam mengusut tuntas kasus ini serta mengungkap dalang utamanya.

“Kasus ini bukan hanya soal menindak individu yang terlibat, tetapi juga memastikan bahwa sistem yang memungkinkan praktik korupsi terjadi harus diperbaiki secara menyeluruh. Kita tidak boleh membiarkan kasus serupa terulang kembali di masa depan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kejagung memastikan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina lebih dari Rp 193,7 triliun. Berdasar hitungan awal, angka tersebut merupakan kerugian sepanjang 2023. Bila diakumulasi sejak 2018-2023, maka kerugian negara dalam kasus tersebut bisa mencapai Rp 968,5 triliun.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menyampaikan, pihaknya akan melibatkan ahli untuk menghitung kerugian negara dalam kasus tersebut sejak 2018-2023. Untuk saat ini, dia hanya bisa menyampaikan hasil hitungan awal. Yakni Rp 193,7 triliun dari lima komponen kerugian negara.

”Kalau misalnya 2023 saja ada angka-angka yang sangat fantastis dengan berdasarkan perkiraan sementara penyidik bersama ahli pada kisaran angka itu (Rp 193,7 triliun). Bagaimana dengan 2018 sampai 2023. Nanti juga kami akan melihat, mendorong penyidik, apakah bisa di-trace mulai dari 2018 ke 2023 secara akumulasi. Kami juga mengharapkan kesiapan ahli,” kata dia.