Legislator PKS Minta KPK Investigasi Soal Kode Blok Medan yang Seret Nama Bobby Nasution

JawaPos.com - Anggota Komisi VII DPR RI fraksi PKS Mulyanto meminta aparat penegak hukum, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendalami dugaan penyebutan kawasan tambang nikel milik putri Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kahiyang Ayu di Kabupaten Halmahera Timur bernama Blok Medan. Hal itu mencuat dalam persidangan kasus dugaan suap yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba.

"Sekiranya info tersebut benar, maka makin menambah runyam dunia pertambangan minerba (mineral dan batubara) yang sudah memprihatinkan. Tapi kalau info tersebut hanya gosip, maka perlu ada klarifikasi dari Abdul Gani Kasuba," kata Mulyanto kepada wartawan, Senin (5/8).

Politikus PKS itu menjelaskan, pengusutan informasi yang menyeret nama-nama besar seperti Kahiyang dan suaminya, Bobby Nasution yang juga merupakan Wali Kota Medan dalam kasus korupsi ini memerlukan penanganan yang transparan dan objektif.

Baca Juga: KPK Sebut Potensi Kerugian Negara di Kasus PT ASDP Capai Rp 1,27 Triliun

"Kasus ini sangat penting, karena melibatkan sosok spesial dari keluarga Istana yang sangat dekat dengan pusat kekuasaan. Usut secara profesional, jangan sampai aparat penegak hukum terkesan lemah menghadapi kasus ini," tegasnya.

Mulyanto menuntut penegak hukum untuk mengusut pengakuan Abdul Gani Kasuba yang kini tengah menjalani sidang perkara suap. Hal itu penting agar tidak terjadi bola liar politik yang dapat merugikan salah satu pihak.

“Pengusutan harus dilakukan secara profesional dan transparan, karena kasus ini dapat menjadi barometer untuk mengukur kinerja aparat penegak hukum,” cetus Mulyanto.

Di sisi lain, Mulyanto menilai korupsi pertambangan saat ini sudah menggurita dan melibatkan banyak aktor yang memiliki kekuasaan baik di pusat maupun di daerah dari berbagai bidang. Oleh karena itu, ia menuntut Pemerintah untuk melakukan reformasi sistemik yang mencakup peningkatan transparansi dalam proses perizinan dan pengawasan terhadap pejabat publik serta lembaga pemerintah.

“Pemerintah harus segera membentuk Satgas Terpadu Tambang Ilegal (PETI), sehingga berbagai persoalan terkait tambang ini dapat diselesaikan dengan baik secara terpadu,” tuturnya.

Sebelumnya, juru bicara KPK Tessa Mahardika mengakui menerima informasi dari jaksa penuntut umum (JPU) terkait disebutnya nama Bobby Nasution dalam sidang Abdul Gani Kasuba. KPK masih menunggu sikap Jaksa terkait munculnya nama tersebut.

"Informasinya sudah disebut. Nanti kalau seandainya ada update kita akan sampaikan," ujar Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (2/8).

Namun, Tessa belum bisa memastikan apakah Jaksa akan memanggil Bobby Nasution untuk bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi yang menjerat Abdul Gani Kasuba itu.

"Sampai saat ini saya belum mendapatkan infromasi apakah jaksa penuntut umum akan memanggil saudara BN untuk hadir," ucap Tessa.

Juru bicara KPK bidang penindakan itu menyatakan, kebutuhan pemeriksaan untuk mendalami fakta persidangan, sepenuhnya menjadi pertimbangan JPU, termasuk potensi untuk memanggil Bobby.

"Apakah memang perlu memanggil atau tidak. Di posisi penyidik, belum ada kebutuhan untuk memanggil yang bersangkutan. Masih didalami prosesnya," tegas Tessa.

Nama Wali Kota Medan Bobby Nasution muncul dalam persidangan kasus dugaan suap mantan Gubernur Abdul Gani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate, Rabu (31/7).

Nama itu keluar saat Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili bersaksi di persidangan.

Suryanto mengaku istilah Blok Medan merujuk pada Bobby Nasution. Hal ini karena diduga semasa menjabat, Abdul Gani kerap menggunakan istilah itu untuk menggambarkan pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Maluku Utara.

Jaksa KPK Andri Lesmana mempertanyakan kepada saksi Suryanto Andili terkait istilah Blok Medan.

"Kanapa Medan? Kan bisa saja Ternate atau Obi?," tanya jaksa di persidangan, Rabu (31/7).

Mendengar pertanyaan jaksa, Suryanto mengamini bahwa istilah blok Medan merupakan nama orang.

"Hanya itu saja yang saya tahu. Kalau tidak salah itu (istilah blok medan) Bobby Nasution," jawab Suryanto.

Jaksa pun mendalami maksud pernyataan Suryanto itu. "Blok Medan itu Wali Kota Medan maksudnya?," telisik Jaksa.

"Ya, yang saya dengar begitu," timpal Suryanto.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Legislator PKS Minta KPK Investigasi Soal Kode Blok Medan yang Seret Nama Bobby Nasution

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Legislator PKS Minta KPK Investigasi Soal Kode Blok Medan yang Seret Nama Bobby Nasution

Tags

Artikel Terkait

KPK Hormati Langkah Eks Wakil Ketua PN Depok Ajukan Praperadilan, Tim Biro Hukum Siapkan Perlawanan

KPK Sebut Putusan MK soal Pimpinan Tak Lepas Jabatan Sebelumnya Beri Kepastian Hukum

KPK Tegaskan Dua Eks Pejabat Pertamina Abaikan Persetujuan Komisaris dan Kajian Ekonomis dalam Pengadaan LNG

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com