Pertanyakan Sumber Gaji Dokter Asing, Kemenkes Diminta Kaji Ulang Rencana Impor Dokter

JawaPos.com – Rencana mendatangkan dokter asing masih memicu pro-kontra. Ketua Perhimpunan Dokter Indonesia di Timur Tengah dr Iqbal Mochtar SpOk menyebut, substansi impor dokter ini harus jelas. Yakni, untuk memenuhi kebutuhan dokter di daerah pinggiran.

Dia menjelaskan, di beberapa negara, penentuan kebutuhan dokter tidak hanya berdasar pada rasio atau perbandingan jumlah penduduk dengan dokter. ”Tapi juga mengukur beban kerja dan level of burnout dokter yang ada,” katanya.

Menurut Iqbal, negara-negara yang menerima dokter asing telah memberikan kesejahteraan bagi dokter lokal. Misalnya, memberi gaji yang layak dan menyediakan fasilitas belajar gratis.

”Di Jerman, dokter asing harus penuhi kualifikasi C2 (fasih, Red) untuk bahasanya. Dan, itu sangat susah,” ujarnya.

Iqbal juga membandingkan dengan Amerika yang mewajibkan dokter residen dari awal. Meski, dokter asing yang masuk sudah bertitel spesialis.

Iqbal lalu mengkritisi wacana mengimpor dokter asing di Indonesia. Dia menyatakan, tujuan impor dokter ini belum jelas. ”Selama ini Kemenkes selalu ingin mengatasi kekurangan dokter dalam lima tahun mendatang. Apa berarti ada ribuan dokter asing yang direkrut?” tanyanya.

Dia juga mempertanyakan siapa yang akan menggaji dokter asing. ”Apakah rumah sakit atau pemerintah?” tanyanya lagi.

Dia mencontohkan dokter spesialis jantung di Amerika. Di sana take-home pay dokter spesialis mencapai Rp 400 juta per bulan. Belum termasuk tunjangan lain. Nah, jika Rp 400 juta itu digunakan untuk menggaji dokter lokal, pasti akan ada lebih banyak dokter.

Dia juga mempertanyakan dokter asing ini khusus melayani masyarakat umum atau kelas atas. Kalau ditujukan untuk masyarakat umum, dokter asing harus digaji tinggi. ”Apakah mereka mau dibayar dengan standar BPJS Kesehatan? Apakah mereka mau melayani pasien yang sangat banyak?” kata Iqbal.

Karena itu, dia menyarankan agar wacana mengundang dokter asing dipertimbangkan masak-masak.

BPJS Kesehatan Terimbas

Kekurangan dokter di beberapa wilayah sangat merugikan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Bisa jadi karena tidak ada dokter spesialis, mereka harus dirujuk sehingga memakan biaya dan waktu lagi.

”Negara kita ini mengalami ketidakadilan sosial di bidang kesehatan,” kata anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto saat rapat dengan menteri kesehatan, Rabu (3/7).

Dia mencontohkan reaksi peserta JKN dari golongan mampu dan tidak mampu di sebuah wilayah yang tidak ada dokter spesialis. Pasien yang tidak mampu cenderung pasrah. Sebab, ketika dirujuk ke RS lain, mereka akan terbebani dengan biaya akomodasi. Sebaliknya, pasien yang kaya tidak memikirkan biaya akomodasi.

”Bupati mau mendirikan rumah sakit, duit dan sarana ada, tapi tidak ada dokter,” keluhnya. Fakta saat ini, dokter spesialis dan subspesialis lebih banyak berada di kota.