Edy Pramana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/03/PPPK-3998661582-1-1735868619.jpg" alt="Kebahagiaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ketika menerima SK dari Gubernur Jatim. (ANDY S/RADAR SURABAYA)" width="100%">
<figcaption>Kebahagiaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ketika menerima SK dari Gubernur Jatim. (ANDY S/RADAR SURABAYA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebenarnya sama dengan PNS, yakni memiliki pangkat atau golongan dan jabatan dengan aturan naik pangkat. Hal ini diatur dalam regulasi tersendiri. Tentunya PPPK berharap bisa naik pangkat dikarenakan semakin tinggi pangkat atau golongan sebagai aparatur sipil negara (ASN), tentu semakin besar pula gaji dan tunjangan yang akan diperoleh. Harapan naik pangkat, jabatan, atau golongan juga karena dalam golongan gaji PPPK terdapat 17 tingkatan yang dikategorikan berdasarkan jabatan dan jenjang pendidikan, lebih banyak dari PNS yang hanya terbagi dalam empat golongan. Dari sisi jabatan, ada klaster jabatan ASN yang berlaku bagi PPPK yaitu jabatan fungsional, jabatan pimpinan tinggi tertentu dan jabatan lain yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), sehingga banyak yang bertanya bisakah PPPK naik pangkat, jabatan atau golongan. Klasifikasi golongan PPPK ditetapkan melalui Peraturan Menteri PAN-RB nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian. Prinsip yang harus dipahami dalam penentuan golongan di PPPK adalah berdasarkan pada jenjang pendidikan. Ini menjadi dasar paling utama yang harus dipahami. Berbeda dengan PNS, penentuan golongan PNS didasarkan pada jenjang pendidikan dan masa kerja. Sedangkan untuk menentukan besaran gaji, PPPK ditentukan berdasarkan masa kerja dan golongan. Hal ini merujuk pada Permen PANRB No 14 tahun 2023 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional, bahwa PPPK yang telah diangkat akan diberikan gaji berdasarkan golongan yang disesuaikan dengan jabatan dan tingkat pendidikan saat melamar. Sedangkan dari sisi masa kerja PPPK disebutkan paling singkat adalah satu tahun. Masa kerja PPPK ini dapat diperpanjang hingga lima tahun. Perpanjangan kontrak PPPK didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi. Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 14 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional yang mengatur kenaikan pangkat PPPK. Pada Pasal 7 Ayat 2, menyebutkan bahwa kenaikan pangkat PPPK memerlukan syarat tertentu yang salah satunya adalah adanya kebutuhan jabatan fungsional yang lebih tinggi pangkatnya pada instansi masing-masing. Dilansir dari Pojoksatu.id (Jawa Pos Group), dijelaskan PPPK yang ingin naik pangkat harus memenuhi masa kerja minimal 90 persen dari perjanjian yang telah ditetapkan dan harus memenuhi target kerja minimal 90 persen. Sehingga jika mengacu berdasarkan peraturan tersebut, PPPK yang dapat naik pangkat adalah PPPK yang sudah menduduki jabatan fungsional yaitu PPPK Tenaga Teknis dan PPPK Tenaga Kesehatan dengan persyaratan berikut: - Memiliki masa kerja paling singkat 2 tahun dalam pangkat terakhir; - Memenuhi target kerja paling singkat 90&nbsp;persen dari target kerja yang ditetapkan; - Memiliki penilaian kinerja paling rendah &lsquo;baik&rsquo;; - Memiliki sertifikat profesi yang relevan dengan jabatan fungsional yang diduduki; - Memiliki kebutuhan jabatan fungsional yang lebih tinggi pangkatnya pada instansi masing-masing. - Proses kenaikan pangkat PPPK dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi masing-masing. Disebut agak lain karena ada poin berikutnya di Pasal 7 tersebut sebagai bagian dari persyaratan, yaitu: - Telah mengundurkan diri dan mendapatkan ijin dari atasan yang dibuktikan dengan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat atas permintaan sendiri; - Mengikuti dan lulus seleksi PPPK dalam JF sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; Artinya untuk mendapatkan kenaikan pangkat di jenjang yang setingkat lebih tinggi, PPPK harus mengundurkan diri terlebih dahulu. Setelah mengundurkan diri, PPPK melakukan peningkatan jenjang pendidikan lalu kembali mengikuti seleksi PPPK sesuai jabatan fungsional yang dilamar dengan modal jenjang pendidikan yang lebih tinggi untuk mengubah golongan dengan catatan lulus. Berdasar itu, Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2023 akhirnya muncul menggantikan Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2019 tersebut. Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2023 mengatur tentang kedudukan dan tanggung jawab, tugas, dan klasifikasi Jabatan Fungsional (JF). Beberapa pokok terkait tata kelola JF yang sebelumnya disebutkan dalam Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2019, mengalami perubahan pada Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2023 ini antara lain: - Berbasis pada ruang lingkup tugas pada setiap jenjang jabatan dan disesuaikan dengan ekspektasi kinerja. - Tidak lagi berbasis pada penyelarasan butir kegiatan dan SKP Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN juga tidak ada ketentuan soal kenaikan golongan bagi PPPK. Ditegaskan dalam regulasi tersebut, PNS yang berkesempatan naik pangkat golongan harus sesuai dengan penilaian hasil kinerja. Bagi PNS untuk naik pangkat golongan tetap harus melalui mekanisme kenaikan pangkat reguler atau dengan cara kenaikan pangkat istimewa. Hal ini berbeda di PPPK yang secara umum regulasinya diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Berdasarkan dua regulasi tersebut, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang kenaikan golongan maupun pangkat bagi PPPK. Bersyukur, meski tidak bisa naik golongan, PPPK tetap berhak memperoleh kenaikan gaji secara berkala dan kenaikan gaji istimewa. Ketentuan tentang hal tersebut sudah termuat dalam Permen PAN RB Nomor 7 Tahun 2023, yaitu dengan mempertimbangkan masa kerja golongan (MKG) dan kinerja setiap pegawai. Sementara kenaikan gaji istimewa bagi PPPK diberikan ketika pegawai memiliki kinerja yang baik selama dua tahun berturut-turut. Bentuk kenaikan gaji istimewa PPPK yang dimaksud istimewa tersebut adalah kenaikan gaji berkala yang dimajukan waktunya, hanya lebih cepat dari pegawai lainnya.

Tentunya PPPK berharap bisa naik pangkat dikarenakan semakin tinggi pangkat atau golongan sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Bisakah PPPK Naik Pangkat, Jabatan, atau Golongan? Pahami Peraturan dan Regulasinya

head

top_banner

skyscrapper

half_page

leaderboard1

leaderboard2

rectangle1

rectangle2

bottom_banner

interstitial

amp_top_banner

amp_rectangle1

amp_rectangle2

amp_rectangle3

amp_rectangle4

amp_rectangle5

amp_native

amp_bottom_banner

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari, Candra Mega SariAsisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga, Novia Herawati&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Jatu Rahendarto, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Karir&nbsp;</h1><h1>Selalu Ada yang Baru!</h1>Selamat datang di situs resmi Rekrutmen Jawa Pos&nbsp;Jawa Pos merupakan perusahaan media massa terbesar di Indonesia. Memiliki lebih dari 200 media yang tersebar di seluruh Nusantara. Berbasis di Surabaya dengan sirkulasi lebih dari 400 ribu eksemplar per hari, Jawa Pos telah menjadi media massa yang kreatif, mencetak tren baru, serta mendapatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional.&nbsp;Di 2016, Jawa Pos (PT Jawa Pos Koran) untuk kali pertama dalam sejarah membuka rekrutmen secara online. Situs resmi Rekrutmen Jawa Pos ini dapat diakses sepanjang tahun. Berbagai posisi yang tersedia dapat dilihat updatenya di situs ini. Berbagai pengumuman terkait program rekrutmen juga akan hadir. Tim rekrutmen Jawa Pos hanya akan memproses lamaran yang diajukan secara online. Let’s join us!&nbsp;Beberapa posisi telah dibuka! Buruan cek!

karir

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Bisakah PPPK Naik Pangkat, Jabatan, atau Golongan? Pahami Peraturan dan Regulasinya

Tags

Artikel Terkait

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Bisakah PPPK Naik Pangkat, Jabatan, atau Golongan? Pahami Peraturan dan Regulasinya

Tags

Artikel Terkait

Karir Meroket Pesat! 4 Zodiak Dilirik Atasan, Siap-siap Naik Jabatan

7 Shio yang Diprediksi Menguasai Jabatan, Bisnis, dan Pengaruh Besar di Tahun 2026

5 Shio Menarik Ketenteraman Hidup Mulai 13 Januari 2026: Finansial, Kekayaan, dan Jabatan Berhasil Ditaklukkan

Download Aplikasi JawaPos.com