Koalisi Serius Sebut Revisi Kedua UU ITE Masih Pertahankan Pasal-Pasal Karet yang Berbahaya

Presiden Jokowi Saat Memberikan Pidato Kepada Publik (setkab.go.id).

JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pada Selasa (2/1). Namun, Revisi UU ITE itu dinilai masih menyimpan masalah.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi UU ITE (Koalisi Serius) mengungkapkan bahwa revisi UU ITE masih memuat pasal-pasal bermasalah seperti pencemaran dan penyerangan nama baik, ujaran kebencian, informasi palsu, dan pemutusan akses. Pasal-pasal bermasalah tersebut akan memperpanjang ancaman bagi publik mendapatkan informasi serta hak kebebasan berekspresi di Indonesia.

"UU ITE di Indonesia adalah salah satu contoh tren di dunia bagaimana undang-undang terkait kejahatan dunia maya disalahgunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Sejak disahkan pada 2008 dan revisi pertama 2016, UU ITE telah mengkriminalisasi pembela hak asasi manusia (HAM), jurnalis, perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, hingga warga yang melontarkan kritik sahnya," kata Ketua Umum Pengurus YLBHI Muhammad Isnur dalam keterangannya, Jumat (5/1).

Baca Juga: Tahun 2023, Kunjungan ke Tenpina BPBD Jawa Timur Meningkat Tajam Hingga 256,3 Persen

Koalisi Serius sejak awal menyoroti tertutupnya proses revisi UU ITE, sehingga memberikan sedikit ruang bagi keterlibatan dan pengawasan publik. Menurut Isnur, kurangnya transparansi ini menimbulkan risiko besar yang berpotensi menghasilkan peraturan yang menguntungkan elite dibandingkan perlindungan hak asasi manusia.

Alih-alih menghilangkan pasal yang selama ini bermasalah, lanjut Isnur, koalisi justru menemukan bahwa perubahan Undang-undang ITE ini masih mempertahankan masalah lama. Pasal-pasal bermasalah itu antara lain Pasal 27 ayat (1) hingga (4) yang kerap dipakai untuk mengkriminalisasi warga sipil; Pasal 28 ayat (1) dan (2) yang kerap dipakai untuk membungkam kritik; hingga ketentuan pemidanaan dalam Pasal 45, 45A, dan 45B.

Bahkan, DPR bersama Pemerintah juga menambahkan ketentuan baru, salah satunya Pasal 27A tentang penyerangan kehormatan atau nama baik orang. Ketentuan ini masih bersifat lentur dan berpotensi mengkriminalisasi masyarakat yang kritis.

Baca Juga: Fans K-Pop Merapat! Korea Selatan Segera Luncurkan Visa Khusus Penggemar Budaya Korea!

"Pasal baru lainnya adalah Pasal 27B tentang ancaman pencemaran," ucap Isnur.

Selain itu, ada juga pasal 28 ayat 3 dan pasal 45A ayat (3) tentang pemberitahuan bohong yang sudah memiliki padanannya dalam KUHP baru. Ia memandang, pasal berpotensi berpotensi multitafsir karena tidak ada penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan pemberitahuan bohong dalam pasal ini.

"Pasal 28 ayat 3 berbunyi, setiap orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat," ungkap Isnur.

Baca Juga: Kecelakaan Pesawat di Jepang, Maskapai Japan Airline Ungkap Segini Kerugiannya

Selain pasal-pasal pemidanaan, hasil revisi kedua UU ITE masih mempertahankan Pasal 40 yang memberikan kewenangan besar bagi pemerintah dalam memutus akses terhadap informasi yang dianggap mengganggu ketertiban dan dan melanggar hukum.

Oleh karena, Isnur menegaskan pihaknya mendesak pemerintah untuk memastikan implementasi UU Nomor 1/2024 agar tidak digunakan untuk mengkriminalisasi kelompok kritis dan korban kejahatan yang sesungguhnya.

"Mendesak pemerintah dan DPR RI untuk menerapkan partisipasi publik yang bermakna dalam setiap pengambilan keputusan," pungkasnya.

Editor: Banu Adikara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Koalisi Serius Sebut Revisi Kedua UU ITE Masih Pertahankan Pasal-Pasal Karet yang Berbahaya

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Koalisi Serius Sebut Revisi Kedua UU ITE Masih Pertahankan Pasal-Pasal Karet yang Berbahaya

Tags

Artikel Terkait

Awasi Penerapan KUHP dan KUHAP Baru, Kompolnas Redam Kekhawatiran Soal Pasal Karet

Kompolnas Pastikan Awasi Penerapan KUHP dan KUHAP Baru oleh Polri, Khususnya soal Kekhawatiran Publik Terkait Pasal Karet

Clara Shinta Terancam UU ITE hingga UU Pornografi Bongkar VCS Suami, Begini Kata Sunan Kalijaga

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com