Dissenting Opinion soal Putusan Batas Usia Capres-Cawapres, Hakim MK Saldi Isra: Peristiwa Aneh Luar Biasa

Hakim Konstitusi Saldi Isra Ungkap Keanehan Putusan Batas Usia Capres-Cawapres

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) bersama Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Suhartoyo (kanan) memimpin jalannya sidang putusan permohonan uji materi pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu di Gedung Mahkamah K

JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas usia capres-cawapres. Dengan adanya putusan tersebut, seorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah dapat maju menjadi capres dan cawapres meski berusia di bawah 40 tahun.

Namun, putusan tersebut disertai Dissenting Opinion (DO) dari hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra. Saat membacakan DO-nya, Saldi mengungkapkan keanehan dalam memutus perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sebab, MK telah menolak gugatan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) pada perkara nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023. Namun, MK justru mengabulkan sebagian permohonan mahasiswa UNS Solo, Jawa Tengah Almas Tsaibbirru Re A.

"Saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda (dissenting opinion) ini. Sebab, sejak menapakkan kaki sebagai Hakim Konstitusi di gedung Mahkamah ini pada 11 April 2017 atau sekitar enam setengah tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar," kata Saldi Isra membacakan perbedaan pendapat atau dissenting opinion di Gedung MK, Jakarta, Senin (16/10).

Baca Juga: 6 Cara Berkualitas Nikmati Masa Muda di SMA ala dr. Tirta: Waktu Ga Bisa Kembali dan Aku Repair Momen Itu

Diungkapkan Saldi, MK sudah memutuskan menolak tiga perkara uji materi soal batas usia capres dan cawapres. Pertama, perkara nomor 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 35 tahun.

Kedua, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 diajukan oleh Partai Garuda. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.

Ketiga, perkara nomor 55/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Wali Kota Bukittinggi Erman Safar, Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa sebagai pemohon. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.

"Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya danya dalam sekelebat," ucap Saldi.

Saldi mengutarakan, MK dalam putusan perkara 29-51-55/PUU-XXI/2023 telah menyatakan secara eksplisit, lugas, dan tegas bahwa norma pasal 169 huruf q UU 7/2017 adalah wewenang pembentuk undang-undang untuk mengubahnya.

"Padahal, sadar atau tidak, ketiga putusan tersebut telah menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk undang-undang," tegas Saldi.

Saldi mengakui, MK bisa saja mengubah pendiriannya. Namun, ia menilai tidak ada perubahan sikap yang dilakukan dalam waktu sesingkat ini.

"Perubahan demikian tidak hanya sekadar mengenyampingkan putusan sebelumnya, namun didasarkan pada argumentasi yang sangat kuat setelah mendapatkan fakta-fakta penting yang berubah di tengah masyarakat," tegas Saldi.

“Pertanyaannya, fakta penting apa yang telah berubah di tengah masyarakat sehingga Mahkamah mengubah pendiriannya dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 dengan amar menolak berubah menjadi amar mengabulkan dalam putusan a quo?," imbuhnya.

Sebelumnya, MK mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). MK menetapkan batas usia minimal capres-cawapres 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.

"Mengadili, mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," ucap Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (16/10).

Anwar berpendapat, MK berwenang mengadili permohonan uji materi tersebut dan menilai para pemohon memilki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut.

"Pokok permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagiannya," ucap Anwar.

Anwar menyatakan bahwa seseorang bisa menjadi capres atau cawapres, jika sudah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, meskipun belum berusia 40 tahun.

"Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah," pungkas Anwar.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Dissenting Opinion soal Putusan Batas Usia Capres-Cawapres, Hakim MK Saldi Isra: Peristiwa Aneh Luar Biasa

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Dissenting Opinion soal Putusan Batas Usia Capres-Cawapres, Hakim MK Saldi Isra: Peristiwa Aneh Luar Biasa

Tags

Artikel Terkait

KPK Sebut Putusan MK soal Pimpinan Tak Lepas Jabatan Sebelumnya Beri Kepastian Hukum

Ketua BPKN RI Tekankan Penguatan Kelembagaan Pasca Putusan MK untuk Jamin Hak-hak Konsumen

Dampak Putusan MK Terkait UU Kesehatan, AIPKI: Batasan Tugas Antara Institusi Pendidikan dan Kolegium Semakin Jelas

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com