Soal Jemput Paksa SYL, Ali Fikri Tegaskan Firli Berhak Teken Surat Penangkapan

JawaPos.com – Akhir-akhir ini ramai tentang Firli Bahuri menandatangani atau taken surat penangkapan SYL.

Pasalnya, Febri Diansyah, kuasa hukum SYL, mempermasalahkan surat penangkapan yang Firli Bahuri taken itu, karena dianggap menyalahi aturan.

Atas surat penangkapan itu, kemarin pada Kamis (12/10), Syahrul Yasin Lompi atau SYL tiba di gedung KPK dalam kondisi tangan diborgol.

Baca Juga: Bungkam, Direktur Alsintan yang jadi Tersangka Kasus Sama dengan SYL hanya Acungkan Jempol ke Awak Media

SYL ditangkap paksa di sebuah apartemen di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, padahal dirinya mengaku akan memenuhi panggilan KPK pada Jumat (13/10).

Menyusul penangkapan itu, elite Partai NasDem, Ahmad Sahroni memberi komentar atas kesewenang-wenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ada apa dengan KPK? Kenapa mesti buru-buru, tidak melalui proses dan tata hukum beracara,” katanya pada Kamis (12/10).

Baca Juga: Kapolda Metro Pastikan Kasus Dugaan Pemerasaan SYL oleh Pimpinan KPK Tidak Akan Dihentikan

Senada dengan hal itu, kuasa hukum SYL, Febri Diansyah menyoroti surat penangkapan terhadap SYL yang diteken Firli, sehingga seperti berisi narasi pemimpin KPK sebagai penyidik, padahal dalam UU 19/2019 tentang KPK, pemimpin KPK bukan lagi penyidik.

Terkait hal itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri angkat bicara, bahwa pimpinan KPK berhak menandatangani surat penangkapan SYL.

“Pemimpin KPK tetap berhak menandatangani surat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi dalam bentuk administrasi penindakan hukum,” katanya pada Jumat (13/10).

Baca Juga: Surat Jemput Paksa SYL Ditandatangani Firli Bahuri, KPK: Tidak Usah Dipersoalkan Urusan Teknis

“Tidak usah dipersoalkan urusan teknis seperti itu. Soal beda tafsir undang-undang saja,” tambahnya.