Nadiem Makarim Singgung Arahan Jokowi, Jaksa Dinilai Abaikan Fakta Sidang Dugaan Korupsi Chromebook

JawaPos.com - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyinggung soal arahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk melaksanakan kebijakan digitalisasi pendidikan. Menurutnya, Jokowi saat itu menugaskan dirinya untuk memanfaatkan teknologi dalam tata kelola pendidikan.

"Dalam rapat kabinet paripurna pertama, beliau (Presiden ke-7 RI Joko Widodo) meminta saya untuk segera membangun platform teknologi untuk pendidikan," kata Nadiem saat membacakan duplik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Selasa (23/6).

"Bayangkan, Bapak Presiden Joko Widodo langsung menyebut bahkan di tahun 2019 saat mulai jabatan saya, bahwa diperlukan langkah-langkah terobosan yang cepat dengan memanfaatkan infrastruktur dan kemajuan teknologi yang ada," sambungnya.

Menurutnya, Jokowi saat itu menginginkan pemanfaatam teknologi tata kelola pendidikan. Jokowi menginginkan adanya platform bagi kementerian yang dipimpin Nadiem.

Baca Juga:Siswi SMAN 6 Tewas Tersangkut Kabel, Anggota DPRD Kenneth Nilai Ada Kelalaian Pengelolaan Utilitas di Jakarta

"Dalam rapat kabinet pertama, bayangkan Yang Mulia, rapat kabinet pertama, Pak Presiden menyebut untuk segera membangun platform teknologi khusus untuk Kemdikbudristek," ungkapnya.

"Sekarang saya tanyakan Yang Mulia, apabila bukan untuk pengalaman saya di bidang teknologi, untuk apa Pak Presiden memilih saya menjadi menteri pendidikan?," tambahnya.

Nadiem menegaskan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) mengabaikan fakta tersebut. Ia menyatakan, dirinya sejak awal ditugaskan dalam rangka melakukan digitalisasi pendidikan.

"Ini bukan agenda pribadi. Pak Jokowi pun beberapa minggu lalu telah mengakui secara publik bahwa semua kebijakan saya, termasuk digitalisasi pendidikan, adalah arahan dari Presiden," cetusnya.

Nadiem Makarim dituntut pidana penjara 18 tahun dan uang pengganti Rp 5,6 triliun