Eks Wamenaker Noel Ebenezer Hadapi Sidang Putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Hari Ini

JawaPos.com - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel Ebenezer dijadwalkan menjalani sidang pembacaan vonis terkait kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pada Kamis (4/6). Dalam perkara tersebut, majelis hakim juga akan membacakan putusan terhadap 10 terdakwa lainnya.

Agenda putusan tersebut sebelumnya disampaikan Ketua Majelis Hakim, Nur Sari Baktiana, dalam sidang pembacaan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, pada Senin (25/5).

"Sidang untuk pembacaan putusan akan kita buka kembali pada Kamis, tanggal 4 Juni 2026," ucap Nur Sari Baktiana.

Baca Juga:Eks Wamenaker Noel Akan Hadapi Sidang Putusan Kasus Pemerasan Sertifikat K3 Hari Ini

Hakim juga meminta agar Noel untuk menjaga kesehatan agar bisa menghadiri sidang pembacaan vonis tersebut.

"Kepada Terdakwa tetap dalam tahanan, tetap sehat," tegasnya.

Noel Ebenezer dituntut 5 tahun penjara

Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel Ebenezer dituntut hukuman 5 tahun pidana penjara dan denda Rp 250 juta subsider 90 hari oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaksa meyakini, Noel bersama terdakwa lain menerima suap dan gratifikasi terkait pengurusan sertifikasi K3.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Imanuel Ebenezer Gerungan berupa pidana penjara selama 5 tahun," ucap Jaksa KPK membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (18/5).

Baca Juga:Kalahkan Persib Bandung! Persija Jakarta Sumbang Pemain Terbanyak ke Timnas Indonesia, Prapanca Bangga

"Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Imanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp 250 juta, jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 90 hari," sambungnya.

Noel juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1.435.000.000 atau Rp 1,4 miliar. Uang pengganti harus dibayarkan setelah satu bulan berkekuatan hukum tetap.