KPK Siap Bantu Penanganan Perkara Korupsi di Wilayah Hukum NTT

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui koordinator Wilayah 4 satgas bidang penindakan, melaksanakan koordinasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan
aparat penegak hukum di wilayah hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Koordinasi tersebut dilakukan bersama Polda NTT dan Kejaksaan Tinggi NTT.

"Kegiatan koordinasi dengan Kepolisian Daerah NTT dilaksanakan pada Rabu, 4 November 2020 bertempat di Kepolisian Daerah NTT," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (6/11).

"Kegiatan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi NTT dilaksanakan pada Kamis, 5 November 2020 bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi NTT," sambungnya.

Ali menjelaskan, dalam kegiatan koordinasi tersebut dilakukan pembahasan mengenai perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang penyidikannya dilakukan oleh Kepolisian Daerah NTT dan juga Kejaksaan Tinggi NTT.

Baca juga: Kejati NTT Usut Korupsi Aset Tanah di Labuhan Bajo Senilai Rp 3 T

"Ada beberapa perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Polda NTT dan Kejati NTT yang mendapat atensi dari KPK, karena menjadi perhatian masyarakat dan nilai kerugian keuangan negaranya cukup besar," ujar Ali.

Menurut Ali, salah satu penanganan perkara tindak pidana korupsi yang mendapat perhatian KPK adalah perkara dugaan korupsi pengalihan aset tanah milik Pemerintah Kota Kupang dengan terdakwa JS dan TM yang penanganan perkaranya dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi NTT.

Kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh KPK, sambung Ali, merupakan wujud adanya sinergitas antara KPK dengan kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK mendukung proses penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh Polda NTT dan Kejati NTT.

"KPK juga siap memberikan bantuan kepada Polda NTT dan Kejati NTT jika dalam proses penanganan perkara TPK mengalami hambatan," tegas Ali.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

https://www.youtube.com/watch?v=aPsPwdlWW14