Mahfud MD Sebut Polri Harus Pidanakan Aparat yang Bantu Djoko Tjandra

JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta agar kasus pelarian buronan Djoko Tjandra diusut tuntas. Seluruh aparat yang terlibat harus ditindak tegas, dan berakhir ke ranah pidana.

"Para pejabat dan pegawai yang nyata-nyata memberikan bantuan dan ikut melakukan langkah kolutif dalam kasus Djoko Tjandra ini bisa dikenakan banyak tindak pidana. Misal Pasal 221, 263, dan sebagainya," kata Mahfud.

Dia pun mendukung langkah Polri dengan bertindak tegas kepada jajarannya yang telah membantu pelarian Djoko Tjandra. Namun, pencopotan jabatan saja dianggap tidak cukup. Apabila terbukti melakukan pelanggaran maka harus diseret ke ranah pidana.

"Jangan berhenti di disiplin. Kalau hanya disiplin kadang dicopot dari jabatan, tiba-tiba dua tahun lagi muncul jadi pejabat, padahal melakukan tindak pidana," jelas Mahfud.

Diketahui, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mengambil langkah tegas kepada para jenderal bawahannya. Setelah mencopot jabatan Brigjen Prasetijo Utomo karena menerbitkan surat jalan, pencopotan juga dilakukan di Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter).

Melalui Surat Telegram Nomor ST/2076/VII/KEP./2020 tertanggal 17 Juli 2020, yang ditandangani oleh As SDM Kapolri Irjen Pol Sutrisno Yudi Hermawan Kadivhubinter Irjen Pol Napoleon Bonaparte dimutasikan menjadi Analis Kebijakan Itwasum Polri. Posisinya digantikan oleh Brigjen Pol Johanis Asadoma yang saat ini menjabat sebagai Wakapolda Nusa Tenggara Timur (NTT).

Selain itu, Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol Nugroho Slamet Wibowo yang diduga menandatangani surat penghapusan red notice Djoko Tjandra juga dimutasi. Dia dipindah menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri.