Polri Tetap di Bawah Presiden Langsung, Mahfud MD: Komisi Percepatan Reformasi Polri Tak Usulkan Polisi di Bawah Kementerian

Mahfud MD. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com - Sempat menjadi polemik, isu penempatan Polri di bawah kementerian berakhir. Komisi Percepatan Reformasi Polri memastikan tidak mengusulkan perubahan posisi Korps Bhayangkara. Sehingga Polri tetap berada langsung di bawah presiden.

Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Mohammad Mahfud MD mengungkapkan hal itu dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu (6/5). Dia menyampaikan bahwa, setelah bekerja selama beberapa bulan, komisi memutuskan tidak mengusulkan perubahan penempatan posisi Polri.

”Soal apakah Polri itu bisa diletakkan sebagai kementerian atau di bawah kementerian, itu memang kami dari Komisi Reformasi itu tidak mengusulkan, tidak mengusulkan,” tegas Mahfud.

Mantan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polkam) tersebut mengakui sempat terjadi diskusi panjang berkaitan dengan isu tersebut. Namun, pada akhirnya komisi sepakat bahwa Polri tetap harus berada di bawah presiden secara langsung.

”Pada kesimpulannya kami tidak memasukkan itu sebagai usul,” lanjut Mahfud.

Menurut salah seorang ahli tata negara tersebut, ada 2 hal krusial yang menjadi landasan Komisi Percepatan Reformasi Polri tidak mengusulkan Polri berada di bawah kementerian. Pertama terkait dengan reformasi pada 1998 silam. Polri diletakkan langsung di bawah presiden setelah dipisahkan dari tentara.

”Kami menganggap Polri langsung ke presiden itu secara politis, satu itu produk reformasi dulu yang sudah didiskusikan, biar kita nggak bolak-balik lagi,” ujarnya.

Kedua, Mahfud dan seluruh anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri menilai bahwa mengubah penepatan Polri di bawah kementerian akan memantik risiko. Mengingat menteri dalam sistem politik Indonesia kerap diduduki oleh orang-orang partai.

Baca Juga:Komisi Percepatan Reformasi Polri Tak Ingin Bocorkan Hasil Evaluasi, Akan Disampaikan Langsung Secara Lisan ke Presiden

”Sehingga nanti malah dipolitisir lagi, lebih baik ke presiden saja langsung,” ujarnya.