Wapres Minta Implementasi Tiga DOB Papua Dipercepat

JawaPos.com–Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua sudah resmi lahir pada 30 Juni. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta proses implementasi pembentukan tiga provinsi baru di tanah Papua dipercepat.

Adanya UU DOB tersebut mengamanahkan adanya tiga provinsi baru. Yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Permintaan supaya implementasi pemekaran provinsi itu dipercepat, disampaikan Ma'ruf dalam rapat koordinasi pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat di Istana Wapres pada Rabu (27/7).

”Semua instansi terkait berkoordinasi untuk merumuskan dan melaksanakan langkah-langkah komprehensif menciptakan keamanan yang kondusif di Papua. Dan juga mempercepat proses persiapan dan implementasi dari 3 DOB di Papua,” kata Ma'ruf.

Wapres juga meminta pemanfaatan dana otonomi khusus Papua yang tepat sasaran. Sehingga pembangunan di Papua dan Papua Barat dapat dilaksanakan secara efektif.

Mantan Ketua MUI itu menekankan, pemerintah harus bisa menciptakan upaya-upaya yang lebih baik dalam melindungi masyarakat dari segala ancaman keamanan. Kemudian memperkecil gangguan terhadap persiapan dan pelaksanaan pemekaran daerah. Serta meningkatkan efektivitas pembangunan di Papua dan Papua Barat.

Dia mengatakan, perlu dirumuskan skema operasi keamanan yang tepat untuk Papua. Yaitu operasi yang bersifat humanis, dinamis, antisipatif, dan simultan, dengan pendekatan teritorial. Serta tetap memperhatikan penegakan hukum.

Sementara itu soal dana otonomi khusus, wapres minta supaya disalurkan secara efektif. Sehingga bisa mewujudkan pembangunan dan dampaknya dirasakan masyarakat.

Secara khusus dia meminta kementerian dalam negeri mengevaluasi penyaluran dan penggunaan dana otonomi khusus di Papua. Tujuannya supaya ke depan bisa tepat sasaran.

”Supaya tidak hilang, tidak berbekas di masyarakat. Jangan sampai itu terjadi,” kata Ma’ruf Amin.

Sejumlah menteri hadir dalam rapat tersebut. Di antaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, dan Menkeu Sri Mulyani, serta Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Hadir juga Wakil Jaksa Agung Sunarta, Wakil Kepala BIN Teddy Lhaksmana, dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.