Bawaslu Jateng Deteksi Indikasi Politik Uang di Daerah

JawaPos.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah menemukan indikasi adanya praktik politik uang di sejumlah daerah oleh para calon legislatif yang maju pada Pileg 2019. Temuan itu bagaimanapun baru sebatas dugaan dan masih perlu ditelusuri faktanya.

"Beberapa daerah di Jateng sudah diindikasikan ada terjadi politik uang, misal di Ungaran, Batang dan Tegal. Beberapa daerah itu ada indikasi mulai terjadi politik uang. Tapi itu semua baru dugaan," kata Koordinator Humas Bawaslu Jateng Muhammad Rofiuddin, Semarang, Rabu (17/10).

Rofiuddin berujar, dugaan praktik politik uang itu berlangsung secara masif. Pelakunya, baik caleg lama maupun pendatang baru. "Belum sampai pada final, karena kita juga masih mengumpulkan bukti dan juga keterpenuhan unsur-unsurnya. Rata-rata dilakukan caleg baru dan lama. Bentuknya tidak uang, tapi barang,"

Lebih lanjut, Rofiuddin memastikan untuk saat ini pihaknya tengah mengumpulkan bukti-bukti pendukungnya. Jika sudah diperoleh atau unsur keterpenuhannya sudah mencukupi, maka baru bisa diproses secara hukum.

Selain politik uang, ia mengungkapkan, hal lain yang wajib diantisipasi dalam pelaksanaan Pemilu 2019 besok. Yakni mobilisasi aparatur sipil negara (ASN) dan perangkat desa. 

Bawaslu khawatir situasi macam ini akan banyak membuat para ASN menunjukkan keberpihakan pada Pemilu 2019. Bahkan memanfaatkan fasilitas negara untuk berkampanye. "Untuk perangkat desa tidak netral, jajaran kami juga menemukan ada di Kabupaten Cilacap. Saat ini sedang diperiksa," tandasnya. 

Terakhir, Rofiuddin menyebut bahwa Bawaslu Jateng sebelumnya juga telah merilis status indeks kerawanan pemilu (IKP) untuk 35 kabupaten/kota. Ini akan menjadi sebuah bentuk peringatan bagi semua pihak karena memang situasi beberapa bulan ke depan tak bisa diterawang. "Dari 35 kabupaten/kota itu, hampir merata kerawanannya," tandasnya.