Sindikat Peredaran Uang Palsu Dibongkar, 6 Tersangka Diamankan

JawaPos.com - Jajaran Polres Karanganyar berhasil membongkar peredaran uang palsu (Upal) lintas Kota yakni Karanganyar dan Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam pengungkapan kasus ini Polres berhasil membekuk enam orang tersangka dan puluhan barang bukti. Kasus ini akan terus dikembangkan guna mengungkap otak di balik peredaran uang palsu. 

Kapolres Karanganyar AKBP Henik Maryanto menjelaskan, terungkapnya peredaran Upal ini bermula dari laporan salah seorang warga. Bahwa warga yang berinisal TCJ itu mengaku sudah tertipu Upal saat bertransaksi handphone dengan salah seorang tersangka berinisial ST, Kamis (27 / 9) lalu di bawah flyover Palur, Karanganyar. 

"Keduanya bertemu untuk bertransaksi, dan tersangka ini membeli handphone korban seharga Rp 1,7 juta dan semuanya menggunakan uang palsu," terang Henik saat gelar kasus di Mapolres Karanganyar, Senin (1/10).

Mendapati hal itu, lanjut Henik, korban langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Polres Karanganyar pun menggandeng pihak Bank Indonesia (BI) untuk memastikan bahwa uang yang didapatkan korban tersebut semuanya Upal. 

Setelah melakukan penyelidikan, akhirnya tersangka berinisial ST berhasil ditangkap saat berada di rumah istrinya di Karangpandan, Karanganyar. "Dari hasil penangkapan tersangka ini kami kembangkan dan berhasil mengamankan lima tersangka lainnya di wilayah Sidoarjo, Jatim," katanya.

Para tersangka lain yang berhasil ditangkap diantaranya, AS, DH, BN, S dan juga HA. Selain mengamankan para tersangka, Polres Karanganyar juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti.

Seperti Upal pecahan Rp 100 ribu sebanyak 220 lembar, Upal pecahan Rp 50 ribu sebanyak 20 lembar. Selain uang rupiah, ada juga mata uang asing, diantaranya 90 lembar pecahan 100 dolar AS, 39 lembar uang pecahan 1.000 dolar Kanada, dan sejumlah uang mata uang asing. Alat pencetak uang, kertas yang digunakan untuk bahan pembuatan uang, laptop, handphone. 

"Para tersangka melanggar UU nomor 7 tahun 2011, pasal 36 ayat 3 UU tentang mata uang, sanksi maksimal yang diberikan 15 tahun, atau denda Rp  50 miliar," ucapnya. Masih kata Henik, kasus ini masih dikembangkan untuk menangkap otak dari peredaran Upal tersebut.