Hercules Tak Tolak Pembangunan di Tanah Abang, Minta Negara Tunjukkan Bukti secara Hukum

JawaPos.com — Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules Rozario Marshall, menyampaikan sikap tegas terkait polemik status lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ia meminta agar tidak ada tindakan represif terhadap masyarakat kecil selama sengketa lahan masih berlangsung.

Hercules menilai, tekanan terhadap rakyat bertentangan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menurutnya berpihak pada masyarakat kecil.

“Supaya rakyatnya juga jangan digencet-gencet. Karena Pak Presiden itu, kami tahu beliau tidak seperti itu,” kata Hercules, Minggu (12/4).

Ia menegaskan bahwa langkah yang merugikan masyarakat tidak mencerminkan karakter kepala negara yang dinilainya memiliki kepedulian tinggi terhadap rakyat.

“Beliau sangat sayang kepada masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga:Diduga Didapat dari Hasil Korupsi, Sepatu Louis Vuitton Disita dalam OTT Bupati Tulungagung

Hercules juga menekankan bahwa dirinya tidak menolak pembangunan, selama dilakukan untuk kepentingan rakyat. Namun, ia menolak jika pembangunan dilakukan di atas lahan yang masih dalam sengketa hukum.

“Kita ingin semuanya berjalan baik. Jangan sampai rakyat kecil menjadi korban. Kita harus mencari solusi yang adil dan manusiawi,” tuturnya.

Di tengah polemik tersebut, tim hukum GRIB Jaya yang mewakili ahli waris lahan, Sulaeman Effendi, membantah klaim kepemilikan lahan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) maupun pemerintah. Bantahan itu telah diajukan melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Wakil Kepala Bidang Hukum dan Advokasi GRIB Jaya, Wilson Colling, menyatakan bahwa lahan di kawasan Bongkaran, Tanah Abang, bukan merupakan tanah negara bebas. Ia menyebut lahan tersebut memiliki dasar hukum lama berupa Eigendom Verponding Nomor 946 Tahun 1923 atas nama Iljas Radjo Mentari.