Soroti Soal Banjir di Jaktim, Andika DPRD DKI Minta BBWSCC Fokus Tangani Kali Cipinang

JawaPos.com - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Andika Wisnuadji, dicurhati sejumlah persoalan krusial yang dikeluhkan warga saat reses di Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta Timur. Reses tersebut meliputi Kecamatan Cipayung, Ciracas, Pasar Rebo, dan Makassar. Dari empat wilayah itu, masalah banjir, kondisi Kali Cipinang, hingga mahalnya sewa kios pasar menjadi sorotan utama.

“Kalau kita bahas secara global di dapil, yang paling banyak dikeluhkan itu banjir. Pasar Rebo sebagian, Kecamatan Makassar itu langganan, Ciracas juga. Cipayung relatif aman, hanya genangan kecil,” ujar Andika, Selasa (3/3/2025).

Khusus Ciracas, Andika menilai solusi utama untuk mengatasi banjir adalah pembangunan Waduk Pengantin di belakang kantor Kementerian Desa (Kemendes). Menurutnya, rencana pembangunan waduk tersebut sudah lama dibicarakan, bahkan sejak dirinya masih bertugas di Komisi D. “Waktu itu sudah saya sampaikan ke Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA). Katanya mau ada pengerjaan. Karena memang hanya itu satu-satunya solusi agar Ciracas tidak banjir,” bebernya.

Namun, hingga kini proyek tersebut belum juga terealisasi. Alasan yang mencuat adalah kendala akses alat berat yang harus melintasi area kantor Kemendes. Andika mengaku sudah mendatangi langsung pihak Kemendes dan mendapat sinyal persetujuan terkait akses tersebut. “Perwakilan dari Kemendes sudah menyampaikan tidak ada masalah. Jadi pertanyaannya, kenapa sampai sekarang belum ada pengerjaan? Harusnya bisa dipercepat,” tegasnya.

Baca Juga:Kaligrafi Napi Lapas Cipinang Pernah Dibeli Yasonna Laoly Rp 1 Juta

Menurut politisi Partai Demokrat ini, warga Ciracas sejak lama berharap waduk itu segera dibangun agar persoalan banjir tahunan bisa teratasi. Selain banjir, Andika juga menyoroti kondisi Kali Cipinang yang melintasi Kecamatan Makassar dan Ciracas. Dia menyebut banyak aduan warga terkait kondisi kali yang dangkal, penuh sedimentasi, serta belum diturap di sejumlah titik.

“Pinggir kalinya banyak yang belum diturap, bahkan ada longsor sampai jalan warga terpotong. Ini membahayakan,” ujarnya.

Andika mengungkapkan, persoalan menjadi rumit karena kewenangan Kali Cipinang disebut berada di bawah BBWSCC (Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane), bukan Dinas SDA DKI Jakarta.

Akibatnya, Dinas SDA hanya turun tangan saat kondisi darurat, seperti memasang bronjong untuk mencegah longsor. “Padahal sedimen harus dikeruk, turap harus dibangun. Kalau memang kewenangannya di BBWS, ya harus bertanggung jawab. Jangan sampai SDA juga dilarang membantu, tapi tidak ada tindakan dari yang berwenang,” kritiknya.

Baca Juga:Puasa di Sel Cipinang, Fredrich Kangen Kolang-kaling Buatan Istri

Persoalan lain yang mencuat dalam reses adalah mahalnya biaya sewa kios di pasar wilayah Dapil 6 yang dikelola Perumda Pasar Jaya. Warga menduga ada praktik penyewaan oleh satu pihak yang menguasai banyak kios. “Lalu disewakan lagi. Warga protes karena harga sewanya jadi mahal,” ungkap Andika.

Meski belum mengetahui pasti apakah praktik tersebut melibatkan oknum internal atau tidak, dia menegaskan pengelola pasar tidak boleh tutup mata. “Harusnya kepala pasar memperhatikan ini. Jangan semua diserahkan begitu saja. Kalau memang ada monopoli atau percaloan, harus ditindak,” katanya.

Andika mendorong jajaran Perumda Pasar Jaya untuk turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) guna memastikan tidak ada praktik yang merugikan pedagang kecil. “Pejabat Pasar Jaya perlu turun langsung ke lapangan. Jangan sampai pedagang kecil terbebani sewa mahal, apalagi kondisi ekonomi dan harga pangan sedang naik turun,” tutur Andika yang memastikan seluruh aspirasi warga dalam reses tersebut akan diperjuangkan melalui rapat-rapat komisi dan koordinasi dengan instansi terkait agar segera ada solusi konkret.