Dua Tuntutan Demo Buruh di Monas: Kembalikan UMSK dan Stop Pencitraan di Sosmed

JawaPos.com - Ribuan buruh mengepung kawasan Monas, Jakarta Pusat, pada Selasa (30/12). Massa membawa dua tuntutan keras untuk Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM). Yakni, segera kembalikan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) sesuai usulan Bupati/Wali Kota dan hentikan aksi pencitraan di media sosial.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan, kebijakan KDM saat ini sangat melukai hati para pekerja di 19 wilayah Jawa Barat.

Ia menuding adanya ketidakkonsistenan antara janji manis di depan serikat buruh dengan realita kebijakan yang diteken.

"Tanggal 17 September itu mengumpulkan seluruh pimpinan serikat buruh dan mengatakan tidak akan merubah satu titik koma pun terhadap keputusan yang direkomendasikan oleh Bupati dan Walikota. Tapi apa, dia berbohong," tambahnya.

Kemarahan buruh memuncak karena kebijakan KDM dianggap menabrak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 yang baru saja diteken Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Iqbal, Gubernur tidak memiliki wewenang untuk mengubah besaran UMSK yang telah direkomendasikan oleh kepala daerah tingkat kabupaten/kota.

"KDM telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto, yang berasal dari partai yang sama. Di situ dikatakan bahwa UMSK tidak bisa dirubah oleh Gubernur. Yang bisa dipertimbangkan untuk dirubah sesuai kebutuhan adalah UMK," jelasnya.

Ia pun menyindir apakah langkah berani KDM ini ada kaitannya dengan ambisi politik menuju kursi RI-1.

"Jangan-jangan ini belum tentu benar ya, mentang-mentang surveinya sudah nomor dua sebagai calon presiden, mulai nakal ingin menampilkan kebijakan sendiri yang tidak sesuai dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto," sindir Iqbal.

Said Iqbal juga menyoroti gaya kepemimpinan KDM yang dianggap terlalu fokus pada image di dunia maya ketimbang substansi kebijakan bagi rakyat kecil. Ia meminta KDM belajar dari kegagalan Gubernur Jawa Barat sebelumnya, Ridwan Kamil.

"Lihat Gubernur Jawa Barat sebelumnya, menggunakan kekuatan media sosial hanya untuk mengangkat citra tapi tidak melayani masyarakat sesungguhnya, termasuk buruh dalam kasus UMSK," tegas Said Iqbal.

Ancaman Demo Susulan dan Gugatan PTUN

Massa yang hadir dari pusat industri seperti Bekasi, Karawang, Purwakarta, hingga Subang mengancam akan terus turun ke jalan. Jika pemerintah pusat tidak menegur KDM, buruh siap melakukan aksi berjilid-jilid.

"Bilamana Pemerintah Pusat tidak mau meminta KDM mengembalikan UMSK Jawa Barat tersebut, maka aksi akan berlanjut. Habis lebaran, aksi lagi. Sampai kapan? Sampai KDM mematuhi Peraturan Pemerintah," imbuhnya.

Diketahui, saat ini perwakilan buruh telah diterima oleh pihak istana. Adapun yang menemui buruh ialah Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI Afriansyah Noor dan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg).