Dari 'Bagaimana Nanti' jadi 'Nanti Bagaimana', Pola Pikir Mengantisipasi Risiko Harus Diubah

Ilustrasi manajemen risiko. (Freepik)

JawaPos.com - Risiko adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan dan pembangunan. Namun, kesadaran masyarakat Indonesia dalam memahami serta mengantisipasi risiko masih perlu diperkuat. 

"Perubahan pola pikir masyarakat harus diubah. Dari sikap 'bagaimana nanti' menjadi 'nanti bagaimana'. Dari pasif menjadi antisipatif terhadap risiko," ujar Ketua Masyarakat Sadar Risiko Indonesia (Masindo), Dimas Syailendra Ranadireksa dalam diskusi publik bertema Sadar Risiko dalam Perspektif Inovasi dan Pembangunan.

Dimas menuturkan hal ini dalam rangka menjelang Hari Sadar Risiko Nasional 2025 yang akan diperingati pada 15 Desember 2025. Menurutnya, pendekatan pengurangan risiko kini menjadi elemen penting di berbagai sektor. Mulai dari keselamatan transportasi, keamanan digital, mitigasi dampak perubahan iklim, hingga pengelolaan pangan dan penyakit tidak menular.

Baca Juga: Prediksi Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv, Berikut Misi Unai Emery

“Kalau di transportasi kita pakai helm dan sabuk pengaman, di kesehatan kita punya makanan rendah gula untuk mencegah diabetes, dan di ruang digital kita semakin sadar soal proteksi data. Semua itu contoh sederhana pendekatan pengurangan risiko dalam kehidupan sehari-hari”, tambahnya.

Di dalam konteks kesehatan publik, Dimas menjelaskan bahwa strategi serupa juga mulai digunakan dalam isu penggunaan produk tembakau, seiring upaya menurunkan prevalensi merokok global.

“Untuk perokok dewasa yang belum bisa berhenti sepenuhnya, pendekatan pengurangan bahaya yakni dengan beralih dari rokok ke produk tembakau alternatif yang tidak melalui proses pembakaran, seperti rokok elektronik dan produk tembakau dipanaskan, dapat menjadi salah satu opsi transisi yang secara ilmiah terbukti dapat mengurangi faktor risiko kesehatan. Ini bukan menggantikan upaya berhenti merokok, tapi bagian dari strategi bertahap agar risiko kesehatan dapat ditekan secara lebih realistis,” jelasnya.

Baca Juga: Mengapa Pendidikan Finlandia Jadi Top Dunia? Simak 10 Faktor Kunci Kualitas Global Ini

Menurut Dimas, diskursus tentang harm reduction perlu terus dibingkai dalam konteks kesehatan publik dan tata kelola berbasis data, agar kebijakan tetap melindungi masyarakat sekaligus memberi ruang pada pendekatan ilmiah.

“Di dalam konteks kolaborasi, di dalam konteks sadar risiko, bagaimana kita membangun regulasi itu harus berbasis scientific evidence. Jadi lembaga kesehatan boleh berbeda pendapat, tapi letakkan permasalahannya di atas meja, kaji bersama, undang pentahelix atau hexahelix untuk mengukur apakah ini berisiko apa enggak,” tutup Dimas.

Baca Juga: Mengenal Polytam, Inovasi Pertamina Plaju yang Perkuat Ketahanan Bahan Baku Plastik Nasional

Sementara itu, Prakosa Grahayudiandono selaku Direktur Sistem dan Manajemen Risiko Bappenas menegaskan pentingnya penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadikan kebijakan pembangunan lebih adaptif terhadap ketidakpastian global dan tantangan lintas sektor.

“Tapi bisa jadi dengan kondisi keuangan, kompleksitas masyarakatnya, kemajemukan dan segala macam, itu kemudian bisa di-adjust sedemikian rupa, sesuai dengan kebutuhan masing-masing,” kata Prakosa.