168 Kantor Swasta di Jakarta Sudah WFH, ASN Baru 22,43 persen

Pekerja saat menyebrangi zebra cross di pusat perkantoran Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghimbau perusahaan dan instansi pemerintahan yang ada di wilayah DKI Jakarta untuk menerapkan kebijakan wo

JawaPos.com - Juru Bicara Satgas Pengendalian Pencemaran Udara DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan bahwa saat ini, tercatat sudah sebanyak 168 kantor di DKI Jakarta yang menerapkan work from home (WFH). Hal itu menyusul pemberlakuan WFH pada ASN di ibu kota untuk meminimalisasi polusi udara.

"Saat ini tercatat sudah dilaksanakan di 168 kantor dengan persentase pegawai WFH di kisaran 20 persen hingga ada juga beberapa kantor yang melaksanakan WFH pegawainya di atas 70 persen," kata Ani kepada wartawan, Senin (11/9).

Namun begitu, ia memaparkan bahwa pelaksanaan WFH pada ASN di DKI sendiri hanya baru sebanyak 22,43 persen saja diterapkan.

Baca Juga: Elite Golkar Sebut Ridwan Kamil Sudah Lapor ke Airlangga Soal Pertemuannya dengan Megawati

"Jumlah ini mungkin kurang dari 50 persen ini disebabkan karena ada beberapa dinas yang memang tidak bisa dilakukan WFH," ungkapnya.

Kantor ASN yang tidak dapat melakukan WFH itu, kata Ani, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

"Itu tidak seluruh pegawainya bisa melaksanakan WFH," tandasnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menguji coba Work From Home (WFH) bagi PNS yang tidak melakukan pelayanan secara langsung selama dua bulan mulai 21 Agustus-21 Oktober 2023. Uji coba WFH dan ini dilakukan sehubungan dengan isu polusi udara di Jakarta yang santer makin memburuk dan jelang pelaksanaan KTT ASEAN di Jakarta.

Baca Juga: BNNK Surabaya Razia Tempat Hiburan Malam dan Hotel, Amankan 9 Orang Positif Sabu

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko menerangkan, pelaksanaan uji coba WFH dilakukan dengan persentase kehadiran 50 persen di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Namun, WFH ini tidak berlaku pada layanan yang bersifat langsung kepada masyarakat, seperti RSUD, Puskesmas, Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, hingga pelayanan tingkat kelurahan.

”Jajaran Pemprov DKI Jakarta tetap berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal," ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (16/8).

Editor: Bintang Pradewo