Pramono Paparkan Kinerja APBD 2025, Insentif Pajak Sampai Rp 7,13 Triliun

JawaPos.com - Gubernur DKI Pramono Anung memaparkan kinerja APBD DKI Tahun 2025 di Balai Kota, Jakarta Pusat, kemarin (21/1). Dari total APBD DKI 2025 yang mencapai Rp 91,86 triliun itu, Pramono menyebutkan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa)-nya sebesar Rp 5,78 triliun.

Untuk serapan, dia hanya memaparkan untuk belanja dan pendapatan daerah. Perinciannya, dari target pendapatan Rp 84,45 triliun, yang terealisasi sebesar Rp 79,94 triliun atau sekitar 94,65 persen.

''Pendapatan daerah sebesar Rp 79,94 triliun tidak hanya berasal dari pajak dan retribusi daerah, tetapi juga pemanjatan aset yang mencapai Rp 448 miliar,'' terangnya. Sementara untuk belanja daerah, dari target Rp 85,98 triliun, yang terealisasi sebesar Rp 76,05 triliun atau 88,45 persen.

Lebih lanjut, Pramono juga memaparkan, pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan ketiga tahun 2025 tercatat angka 4,96 persen.

''Ini menunjukkan bahwa pemulihan dan stabilitas perekonomian kota Jakarta dengan Indeks Keyakinan Konsumen pada bulan Desember 2025 berada pada level 145,33. Ini menunjukkan optimisme yang tinggi,'' terang Pramono.

Di lokasi yang sama, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Lusiana Herawati menuturkan, dari target Rp 84,45 triliun pendapatan daerah tahun 2025, di antaranya ditargetkan berasal dari pajak daerah, yakni sebesar Rp 48 triliun. Sisanya, dari retribusi, dana transfer, dan lainnya. Untuk pajak daerah itu, mereka berhasil merealisasikan sebesar Rp 43,98 triliun atau 91,63 persen.

Realisasi itu tidak terlepas dari kebijakan insentif fiskal atau tax expenditure yang diberikan Pemprov DKI mulai periode Januari sampai Desember 2025 yang mencapai Rp 7,13 triliun. Memang, ketika pemerintah pusat memilih menaikkan pajak, Pemprov DKI memilih memberikan insentif kepada wajib pajak Jakarta.

Dengan kebijakan tax expenditure itu, Lusi bahkan menyebutkan kontribusinya cukup besar dalam penerimaan pajak daerah tersebut, mencapai 13,96 persen.

''Tax expenditure sebesar Rp 7,13 triliun itu merupakan langkah strategis yang diambil Pemprov DKI dalam mendukung pemulihan dan keberlanjutan ekonomi. Melihat angka yang mencapai Rp 7,13 triliun itu, sebenarnya potensi pajak kita bisa di atas Rp 50 triliun,'' terangnya. Namun, lanjutnya, kebijakan itu diambil untuk pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta.

Dalam kegiatan itu, selain pendapatan, dipaparkan juga terkait peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur Kota Jakarta. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Atika Nur Rahmania menuturkan, layanan publik transportasi sudah mencapai 92,42 persen.

Sementara untuk perbaikan kualitas lingkungan, penambahan ruang terbuka hijau (RTH) meningkat 0,24 persen. Yakni, sebesar 5,36 persen pada 2024 menjadi 5,6 persen pada 2025. Angka itu masih jauh dari standar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang terdiri dari 20 persen RTH publik (pemerintah) dan 10 persen RTH privat (swasta). Standar itu ditetapkan untuk memastikan kualitas lingkungan, estetika kota, dan ketersediaan udara bersih.

Untuk mencapai standar itu, Pemprov DKI sudah menyusun target untuk bisa merealisasikannya pada 2045. ''Kami akan mencoba mencapai 30 persen di 2045. Oleh karena itu, secara bertahap beberapa strategi memang kami lakukan. Karena tentunya tidak hanya terbatas pada pengeluaran yang dari APBD saja, tetapi juga memanfaatkan berbagai upaya,'' katanya. Dia memisalkan, dengan penagihan fasus-fasum dan pemanfaatan lahan yang tidak digunakan menjadi RTH.