Heru Budi Belum Terima Info Soal Keberlanjutan Statusnya Sebagai Pj Gubernur DKI Tahun Depan

JawaPos.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono belum mendapatkan kepastian soal keberlanjutan kedudukannya sebagai orang nomor satu di DKI. Pasalnya, saat ini ia sudah melalui satu tahun pertama sebagai Penjabat Gubernur yang bisa diganti dalam periode per satu tahun.

"Nggak tau, tanya Kementerian Dalam Negeri," katanya kepada wartawan, Minggu (8/10).

Beberapa waktu lalu, Heru telah menjalani evaluasi per tiga bulan bersama Inspektorat Kemendagri dalam kapasitasnya sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta. Namun begitu, hingga kini ia mengaku belum mendapatkan keterangan dari pihak Kemendagri soal kedudukannya akan berlanjut hingga tahun depan atau tidak.

"Belum (ada informasi). Nggak ada (pembahasan perpanjangan pj gubernur)," singkat Kepala Sekretariat Presiden itu.

Sebelumnya, sudah lewat satu tahun kursi nomor satu di DKI Jakarta diduduki Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono. Untuk memastikan kinerja pada penjabat ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) melakukan evaluasi tiap tiga bulan sekali.

Khusus dalam setahun ini, Heru Budi pun turut menyampaikan capaian kinerja dalam evaluasi kinerja atas pelaksanaan tugas Pj. Kepala Daerah Triwulan IV di Kantor Itjen Kemendagri.

"Tadi dalam evaluasi kinerja, kami memaparkan pencapaian kinerja selama satu tahun. Mulai dari penanganan kemiskinan, inflasi yang dijaga agar terus tetap stabil, penanganan stunting, aspek kesehatan juga banyak dibahas, penanggulangan sampah dan polusi udara, hingga penanggulangan narkoba di Jakarta," paparnya kepada wartawan, Minggu (1/10).

Dalam hal penanganan kemiskinan, ia mengeklaim bahwa Pemprov DKI Jakarta fokus menjaga agar garis kemiskinan ekstrem tidak turun, salah satunya adalah dengan sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk turun bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut.

"Saya sampaikan bahwa DKI Jakarta memberikan perhatian khusus terhadap kemiskinan ekstrem. Kami menjaganya dengan sinergi dari OPD, seperti Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP), Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) dan Dinas Pendidikan, semua turun untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Karena, di dinas-dinas tersebut ada anggarannya," jelas Heru.

Setelah menyampaikan hal itu, ia mengatakan bahwa tim penilai atau evaluator Itjen Kemendagri melakukan evaluasi terhadap capaian kinerjanya yang telah dipaparkan. Ia tak merinci hasil evaluasi dari para tim penilai tersebut.