Alasan Polusi Udara dan KTT ASEAN, WFH PNS DKI Mulai Diuji Coba 21 Agustus

Pekerja saat menyebrangi zebra cross di pusat perkantoran Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghimbau perusahaan dan instansi pemerintahan yang ada di wilayah DKI Jakarta untuk menerapkan kebijakan wo

JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta akan menguji coba Work From Home (WFH) bagi PNS yang tidak melakukan pelayanan secara langsung selama dua bulan mulai 21 Agustus-21 Oktober 2023. Uji coba WFH dan PJJ ini dilakukan sehubungan dengan isu polusi udara di Jakarta yang santer makin memburuk dan jelang pelaksanaan KTT ASEAN di Jakarta.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko menerangkan, pelaksanaan uji coba WFH dilakukan dengan persentase kehadiran 50 persen di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Namun, WFH ini tidak berlaku pada layanan yang bersifat langsung kepada masyarakat, seperti RSUD, Puskesmas, Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, hingga pelayanan tingkat kelurahan.

Baca Juga: Berikut Perkiraan Besaran Gaji Pensiunan PNS yang Naik pada 2024

”Jajaran Pemprov DKI Jakarta tetap berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal," ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (16/8).

"Kami pastikan penerapan WFH tidak berdampak pada pelayanan publik dan pekerjaan tetap dilakukan sebagaimana mestinya,” sambungnya.

Persentase pegawai yang melaksanakan WFH dan kehadiran di kantor juga akan disesuaikan selama KTT ASEAN berlangsung pada 4-7 September 2023. Rinciannya, pegawai yang WFH sebanyak 75 persen dan bekerja dari kantor sebanyak 25 persen.

Penyesuaian ini, kata Sigit, berlaku pada kantor-kantor pemerintahan yang dekat dari lokasi KTT ASEAN, seperti Kantor Dinas Pariwisata di Kuningan, Jakarta Selatan.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah