Kesenjangan Gaji Picu Eksodus Pengasuh Anak ke Tokyo, Pemerintah Daerah Jepang Kelimpungan

Dua pegawai Pemerintah Kota Funabashi memegang pamflet yang menjelaskan tunjangan tambahan dan berbagai langkah dukungan lainnya bagi pekerja penitipan anak di balai kota, Prefektur Chiba, pada 6 Oktober 2026. (Kyodo)

JawaPos.com - Kesenjangan gaji antara wilayah metropolitan dan daerah sekitarnya membuat pemerintah daerah di Jepang khawatir kehilangan tenaga pengasuh anak ke kota-kota besar seperti Tokyo dan Osaka. Sejumlah pemerintah daerah mulai menawarkan tunjangan tambahan untuk mempertahankan pekerja, sekaligus mendesak pemerintah pusat mengatasi ketimpangan upah.

Dilansir dari Kyodo, Sabtu (17/10), survei Pemerintah Prefektur Chiba yang dirilis pada Maret menunjukkan sekitar 60 persen pengasuh anak yang menjadi responden ingin bekerja di Tokyo. Dari kelompok tersebut, hampir 70 persen menyebut gaji dan tunjangan sebagai alasan utama.

Sejumlah responden juga mengeluhkan besarnya beban kerja yang tidak sebanding dengan upah yang diterima.

"Gaji yang diterima sama sekali tidak sebanding dengan beban kerja," kata seorang responden. Responden lainnya menilai upah perlu ditingkatkan karena pengasuh anak memikul tanggung jawab besar terhadap keselamatan anak-anak.

Salah satu penyebab kesenjangan tersebut adalah sistem pendanaan layanan pengasuhan anak di Jepang. Dalam skema nasional itu, besaran tunjangan tambahan di luar gaji pokok berbeda-beda menurut wilayah.

Di 23 distrik khusus Tokyo, misalnya, tingkat tunjangan mencapai 20 persen. Angka tersebut lebih tinggi daripada batas maksimal 16 persen di Prefektur Chiba yang berbatasan dengan Tokyo.

Daerah Beri Tunjangan Tambahan

Untuk mencegah tenaga pengasuh anak pindah ke kota lain, Funabashi di Prefektur Chiba memberikan tunjangan tambahan lebih dari JPY 500.000 per tahun. Besaran tersebut merupakan insentif di luar skema tunjangan regional yang berlaku, dengan tingkat tunjangan di Funabashi sebesar 12 persen.

Seorang pejabat pemerintah kota mengatakan program tersebut membutuhkan anggaran JPY 1,5 miliar setiap tahun. Meski nilainya besar, pemerintah kota tetap berupaya mengumpulkan dana untuk memastikan kebutuhan tenaga pengasuh terpenuhi.

Persaingan mendapatkan tenaga kerja juga semakin ketat. Pada Januari, rasio ketersediaan lowongan kerja nasional untuk pengasuh anak mencapai 3,88. Artinya, tersedia 388 lowongan untuk setiap 100 pencari kerja.

Angka tersebut jauh di atas rasio rata-rata untuk seluruh jenis pekerjaan yang mencapai 1,27.

Perusahaan MotherPlanet Co., yang mengoperasikan tempat penitipan anak di Kashiwa dan Nagareyama, Chiba, mulai menawarkan bantuan hingga JPY 20.000 per bulan kepada mahasiswa universitas setempat. Insentif itu diberikan kepada mahasiswa yang berniat bekerja di fasilitas perusahaan setelah lulus.

Presiden MotherPlanet Atsuhiro Yabumoto, 49, menilai kualitas layanan pengasuhan sangat bergantung pada tenaga kerja.

"Pengasuhan anak sepenuhnya bergantung pada manusia. Peningkatan gaji dan kondisi kerja pada akhirnya juga akan meningkatkan kualitas pengasuhan," ujarnya.

Lulusan Sekolah Pengasuhan Pilih Daerah Lain

Masalah serupa terjadi di Prefektur Nara, Jepang bagian barat. Sekitar 48 persen lulusan sekolah pelatihan pengasuhan anak di wilayah tersebut pada tahun fiskal 2023 memilih bekerja di luar prefektur. Pejabat setempat menduga banyak di antara mereka pindah ke Osaka yang bertetangga dengan Nara.