Ribuan Warga Myanmar Ditahan di Malaysia, Min Aung Hlaing Janjikan Pemulangan Lebih Cepat

Kepala junta Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing. (ANTARA FOTO/REUTERS)

JawaPos.com - Pemerintah Myanmar berjanji mempercepat pemulangan warga negaranya yang ditahan di pusat-pusat imigrasi Malaysia yang mengalami kelebihan kapasitas. Presiden Myanmar Min Aung Hlaing mengatakan, pihaknya akan mengirim kapal angkatan laut untuk membantu proses pemulangan tersebut.

Dilansir dari Kyodo, Jumat (9/10), pernyataan itu disampaikan Min Aung Hlaing dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim setelah pertemuan keduanya di Putrajaya, ibu kota administratif Malaysia, pada Kamis.

"Kami akan mempercepat proses pemulangan mereka, dan kami mengirim kapal angkatan laut ke Malaysia untuk memulangkan mereka," kata Min Aung Hlaing.

Pernyataan mantan pemimpin junta militer itu muncul sekitar 10 hari setelah Malaysia mulai memulangkan lebih dari 1.400 warga Myanmar. Kebijakan tersebut menuai kritik dari kelompok hak asasi manusia (HAM) yang mengkhawatirkan keselamatan mereka di tengah situasi yang masih bergejolak di negara asalnya.

Setelah pertemuan tersebut, Anwar mengatakan melalui media sosial bahwa persoalan pengungsi telah memburuk selama beberapa dekade dan menjadi sumber kekhawatiran masyarakat Malaysia.

Data pemerintah menunjukkan, sebanyak 10.388 warga Myanmar ditahan di berbagai kamp imigrasi Malaysia hingga Agustus. Sementara itu, berdasarkan data Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), Malaysia menampung 225.740 pengungsi dan pencari suaka terdaftar pada bulan yang sama. Sekitar 90 persen di antaranya berasal dari Myanmar.

UNHCR menyatakan, kelompok pengungsi terdaftar itu mencakup warga Rohingya dan anggota kelompok etnis lainnya yang melarikan diri dari kekerasan serta persekusi. Namun, Anwar mengatakan belum ada warga Rohingya yang dipulangkan sejauh ini.

Pemerintahan Min Aung Hlaing yang didukung militer mulai berkuasa pada April, di tengah perang saudara brutal yang dipicu kudeta pada Februari 2021. UNHCR menyebut konflik dan kekerasan terhadap Rohingya membahayakan kelompok etnis tersebut serta mendorong munculnya gelombang pengungsi baru dari Myanmar.

Dalam konferensi pers yang sama, Anwar berjanji Malaysia akan melakukan segala upaya untuk memulihkan keterlibatan penuh Myanmar dalam ASEAN.

Blok regional tersebut telah mengecualikan para pemimpin politik Myanmar dari pertemuan puncak tahunan ASEAN sejak kudeta 2021.