Peserta Tes Bahasa Jepang Membludak, Pemerintah Kesulitan Sediakan Tempat Ujian JPLT

JawaPos.com - Pemerintah Jepang meminta sekolah bahasa Jepang di seluruh negeri mempertimbangkan penggunaan ujian alternatif selain Japanese-Language Proficiency Test (JLPT). Lonjakan peminat yang membutuhkan sertifikat kemampuan bahasa Jepang untuk bekerja dan memperoleh visa pelajar membuat kapasitas ujian semakin terbatas.

Dilansir dari Kyodo, Senin (28/9), jumlah pendaftar JLPT meningkat tajam sejak pemerintah Jepang memperluas persyaratan kemampuan bahasa untuk lebih banyak jenis pekerjaan pada Oktober tahun lalu. Kebijakan tersebut diterapkan di tengah semakin besarnya ketergantungan Jepang terhadap tenaga kerja asing.

JLPT memiliki lima tingkat kemampuan dan menjadi satu-satunya ujian yang mencakup seluruh jenjang kemampuan bahasa Jepang yang diperlukan untuk berbagai keperluan. Namun, kepadatan peserta juga terjadi pada ujian kemampuan bahasa lainnya, termasuk ujian yang berfokus pada kemampuan bahasa Jepang untuk keperluan bisnis.

JLPT diselenggarakan dua kali dalam setahun oleh Japan Foundation dan Japan Educational Exchanges and Services. Ujian tersebut banyak digunakan warga negara asing untuk memenuhi persyaratan kemampuan bahasa Jepang dalam berbagai status izin tinggal, termasuk untuk bekerja dan belajar.

Setelah pandemi Covid-19, jumlah pendaftar terus meningkat setiap tahun. Data sementara menunjukkan 943.671 orang di Jepang dan luar negeri mendaftar JLPT pada sesi Juli tahun ini. Angka tersebut menjadi rekor untuk pelaksanaan ujian sesi Juli.

Sementara itu, pendaftaran untuk sesi Desember bahkan ditutup lebih awal dari jadwal.

Pemerintah Minta Gunakan Ujian Alternatif

Dalam dokumen tertanggal 11 September yang dikirim kepada sekitar 100 lembaga penyelenggara pendidikan bahasa Jepang yang mendapat sertifikasi negara, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi Jepang menyebut jumlah peserta JLPT meningkat pesat.

Kondisi tersebut membuat penyelenggara kesulitan mendapatkan tempat yang cukup untuk menampung seluruh peserta sekaligus memastikan ujian dapat berlangsung dengan baik.

Kementerian kemudian meminta lembaga-lembaga tersebut mempertimbangkan penggunaan ujian lain, termasuk BJT Business Japanese Proficiency Test.

Badan Layanan Imigrasi Jepang juga menyampaikan permintaan serupa kepada sekitar 800 sekolah bahasa Jepang yang tidak memiliki sertifikasi negara.