Wilayah Muslim Filipina Gelar Pemilu Parlemen untuk Pertama Kalinya

JawaPos.com - Pemilih di wilayah otonomi Bangsamoro yang mayoritas penduduknya Muslim di Filipina memberikan suara dalam pemilu parlemen pertamanya pada Senin (14/9). Pemilu ini menjadi bagian penting dari kesepakatan perdamaian antara kelompok revolusioner Islam terbesar di negara tersebut dan pemerintah pusat untuk mengakhiri konflik selama puluhan tahun di Pulau Mindanao.

Hampir 2,4 juta pemilih di Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) menggunakan hak pilih untuk menentukan anggota parlemen yang akan menggantikan 80 anggota pemerintahan sementara. Dilansir dari Kyodo, Senin (14/9), pemerintahan sementara tersebut sebelumnya ditunjuk pemerintah pusat dan mulai berkuasa pada 2019.

Pemilu parlemen sebenarnya dijadwalkan berlangsung pada 2022. Namun, pelaksanaannya telah ditunda tiga kali akibat pandemi Covid-19 serta sejumlah faktor lainnya, termasuk keputusan Mahkamah Agung yang mengeluarkan satu provinsi dari wilayah otonomi berdasarkan hasil plebisit 2019 mengenai cakupan wilayah Bangsamoro.

Bangsamoro mencakup wilayah bagian tengah dan selatan Pulau Mindanao. Wilayah ini menjadi satu-satunya dari 18 wilayah administratif Filipina yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer, sesuai aspirasi masyarakatnya untuk memperoleh hak menentukan nasib sendiri.

Wilayah tersebut memiliki populasi sekitar 4,5 juta jiwa atau sekitar 4 persen dari total penduduk Filipina.

Istilah Bangsamoro atau Moro merujuk kepada masyarakat yang dianggap sebagai keturunan penduduk asli Pulau Mindanao dan Kepulauan Sulu, yang berada di barat daya Mindanao, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya sebelum masa kolonial Spanyol dimulai pada 1521.

Pemberontakan kelompok etnis tersebut telah berlangsung sejak era kolonial Spanyol. Namun, perjuangan bersenjata terorganisasi melawan pemerintah pusat Filipina yang mayoritas penduduknya beragama Kristen dimulai pada akhir 1960-an melalui Moro National Liberation Front (MNLF), sebuah kelompok revolusioner Islam.

Moro Islamic Liberation Front (MILF) kemudian memisahkan diri dari MNLF dan melancarkan konflik bersenjata pada 1970-an. Hingga MILF dan pemerintah pusat menandatangani kesepakatan perdamaian pada 2014, setidaknya 150.000 kombatan dan warga sipil tewas dalam konflik tersebut berdasarkan perkiraan pemerintah Filipina.

MILF kini mengikuti pemilu melalui partai politiknya, United Bangsamoro Justice Party (UBJP). Kelompok tersebut berharap dapat terus mengawasi pelaksanaan sejumlah ketentuan dalam kesepakatan perdamaian, termasuk proses pelucutan senjata dan demobilisasi kombatan MILF yang tersisa serta peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi mereka.

UBJP menghadapi sejumlah partai lain, termasuk Bangsamoro Federalist Party (BFP), yang dipandang memiliki kedekatan dengan partai Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan mendukung federalisasi Filipina.