Iran Tuduh AS Bohong soal Biaya Perang, Sebut Tembus sampai Rp 1.600 Triliun

JawaPos.com–Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran masih panas, bukan hanya di medan perang tetapi juga dalam perang narasi. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menuding Pentagon memanipulasi angka biaya konflik di saat Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menghadapi tekanan keras dari Kongres.

Dalam pernyataannya di platform X, Araghchi menyebut biaya perang yang dikeluarkan Washington telah mencapai USD 100 miliar (sekitar Rp 1.600 triliun), jauh di atas angka resmi yang diklaim Pentagon sebesar USD 25 miliar.

”Pentagon berbohong. Taruhan (Benjamin) Netanyahu telah secara langsung membebani Amerika hingga USD 100 miliar sejauh ini, empat kali lipat dari yang diklaim,” tulis Araghchi.

Baca Juga:Harga Bensin di AS Tembus Rp 76 Ribu per Galon, Jadi Rata-rata Tertinggi sejak Juli 2022  

Dia juga memperingatkan bahwa dampak ekonomi perang dirasakan langsung warga AS, dengan rata-rata beban mencapai sekitar 500 dolar per bulan per rumah tangga. Itu belum termasuk biaya tidak langsung yang disebutnya jauh lebih besar.

Kongres AS Serang Pentagon: Biaya Membengkak hingga Alasan Perang Dipertanyakan

Sebelumnya diberitakan, di Washington, Hegseth menjadi sasaran kritik tajam dalam sidang panas di bawah pemerintahan Donald Trump. Para legislator, khususnya dari Partai Demokrat, menyoroti konflik mahal yang dinilai berjalan tanpa persetujuan Kongres.

Dalam forum tersebut, Pentagon mempertahankan angka biaya perang di kisaran 25 miliar dolar AS, sembari mengajukan proposal anggaran militer 2027 yang mencapai USD 1,5 triliun, rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Baca Juga:Ancaman Keras, Khamenei: Tempat AS Adalah di Dasar Teluk Persia

Tokoh Demokrat seperti Adam Smith dan John Garamendi menuduh pemerintah tidak transparan, bahkan menyesatkan publik soal alasan perang.

”Anda telah berbohong kepada rakyat Amerika sejak hari pertama,” kata Garamendi dalam sidang.

Hegseth menepis tudingan tersebut dan menyebut kritik sebagai serangan politik.