Pemilu Fase Kedua Myanmar Digelar dengan Bayang-bayang Senjata

JawaPos.com - Myanmar kembali menggelar pemungutan suara fase kedua pada Minggu (11/1). Pemungutan suara yang dikelola oleh pihak junta militer ini berlangsung di tengah konflik bersenjata yang masih meluas dan kritik internasional yang menyebut pemilu ini tidak bebas dan tidak kredibel.

Tempat pemungutan suara dibuka di 100 kota di seluruh negeri. Di antaranya, wilayah Sagaing, Magway, Mandalay, Bago, dan Tanintharyi, serta negara bagian Mon, Shan, Kachin, Kayah, dan Kayin. Beberapa daerah tersebut dalam beberapa bulan terakhir dilanda bentrokan atau berada di bawah pengamanan ketat aparat.

Dikutip dari Chanel News Asia, Minggu (11/1), tempat pemungutan suara ini telah dibuka sejak pukul 6 pagi waktu setempat. Beberapa orang pun terlihat datang untuk memberikan suaranya.

Pada tahap kedua pemilihan ini, diketahui jika suara didominasi oleh partai yang didukung oleh militer yang berkuasa. Meski, pihak junta militer sendiri diduga terus berupaya menutupi rendahnya partisipasi pemilih pada putaran pertama, sehingga mendapat cemoohan sebagai pemilu sandiwara.

Sebagai informasi, pemilu Myanmar kali ini digelar dalam tiga fase akibat konflik bersenjata yang terus berlangsung. Putaran pertama telah dilaksanakan pada 28 Desember 2025 di 102 dari total 330 kota. Kemudian, fase ketiga dijadwalkan berlangsung pada 25 Januari 2026, meski 65 kota dipastikan tidak ikut serta karena situasi keamanan yang tidak memungkinkan.

Myanmar sendiri terjerumus ke dalam konflik berkepanjangan sejak militer menggulingkan pemerintahan sipil pada 2021. Dalam aksi kudeta tersebut, junta militer juga menahan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi. Kudeta ini pun akhirnya memicu perang saudara yang kini meluas di berbagai wilayah negara berpenduduk sekitar 51 juta jiwa itu.

Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi, yang memenangkan pemilu 2020 secara telak, telah dibubarkan bersama puluhan partai oposisi lainnya karena tidak mendaftar dalam pemilu terbaru. Kelompok-kelompok perlawanan juga menolak untuk berpartisipasi.

Keunggulan Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung militer juga unggul di fase pertama. USDP memenangkan 90 dari 102 kursi majelis rendah yang diperebutkan. Tingkat partisipasi pemilih hanya mencapai 52,13 persen, jauh lebih rendah dibanding pemilu 2015 dan 2020.

“USDP berada di jalur kemenangan telak karena kondisi politik telah diatur untuk menguntungkan mereka, termasuk menyingkirkan semua pesaing serius,” ujar penasihat senior Myanmar untuk Crisis Group, Richard Horsey.

Seorang warga Yangon mengaku mencoblos semata untuk menghindari masalah. “Saya memilih partai lain. Bahkan saya tidak ingat namanya,” ujarnya.

Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kelompok HAM menilai pemilu ini tidak bebas dan tidak adil. Pelapor khusus PBB Tom Andrews menegaskan, pemilu tidak mungkin kredibel selama ribuan tahanan politik masih dipenjara, media dibungkam, dan kebebasan sipil dihancurkan. Data Assistance Association for Political Prisoners mencatat lebih dari 22 ribu tahanan politik masih mendekam di balik jeruji besi junta.